SERANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Klas I Serang melakukan uji coba sirine tsunami, Kamis (26/7/2018). Uji coba sirine tsunami setiap bulan pada tanggal 26 ini untuk mengingatkan masyarakat di pesisir pantai untuk waspada terhadap peringatan tsunami dan upaya evakuasi.
Kepala Stasiun Geofisika Klas I Tangerang, Teguh Rahayu mengatakan sirine tsunami dipasang di tiga titik pesisir pantai yakni Pasauran, Labuan dan Panimbang. “Ketiganya berada di pesisir pantai. Fungsinya untuk tanda evakuasi tsunami setelah gempa bumi yang terjadi di dalam lautan,” kata perempuan yang akrab disapa Ayu tersebut saat diskusi di Aula BPBD Banten, Kamis (26/7/2018).
Sirine tersebut menurut Ayu, langsung diaktifasi oleh BPBD Banten setelah mendapat informasi dari BMKG Klas I Serang dan Geofisika Klas I Tangerang. “Kita utamakan koordinasi supaya ketika terjadi bencana masyarakat langsung dievakuasi ke daerah yang aman,” kata Ayu.
Ayu mengakui, tidak semua wilayah Banten bagian selatan dipasang sirine peringatan tsunami. Hanya titik yang potensial terjadi tsunami saja yang menjadi prioritas. “Untuk yang Lebak, khususnya yang belum lama ini sering terjadi gempa belum dipasang. Karena lokasinya jauh dari warga. Tujuan sirine ini kan agar terdengar warga apabila ada gempa yang berpotensi tsunami,” ungkapnya.
Kabid Rehabilitasi BPBD Banten, Entis Basari mengatakan, sebelumnya pihaknya telah menyiapkan jalur evakuasi mulai dari Bojonegara, Cilegon Anyer, Cinangka, Labuan sampai Sumur di Banten Selatan. Termasuk Wanasalam, Cihara dan Bayah. “Jalur keselamatan dan penyelamatan mandiri apabila terjadi tsunami,” jelas Entis.
Kendari demikian, pihaknya berharap adanya evaluasi terhadap jalur evakuasi tersebut. Mengingat, di beberapa tempat rambu evakuasi hilang akibat ulah warga. Ada juga titik evakuasi akhir yang berubah menjadi pabrik di kawasan industri.
“Rambu ada juga diambil (dijual) masyarakat jadi besi tua. Di Ciwandan (Kota Cilegon) lapangan digusur jadi pabrik. Karena itu sebelumnya lahan warga yang kini sudah dijual. Ini tentu menjadi PR (pekerjaan rumah). Padahal jalur itu sangat dibutuhkan apabila gelombang tinggi tsunami terjadi,” kata Entis.
Kelemahan jalur dan titik evakuasi bencana diakui Entis berada pada rute dan titik akhir yang menampung masyarakat korban bencana. “Titik kumpulnya nggak dibuat. Harus ada titik tertentu. Pembuatan posko belum ada. Hanya bisa mengamankan warga ke daerah lebih tinggi. Di Panggarangan dan Cihara misalnya ada lapangan 20 titik. Kita siapkan jalur ke sana saja. Tapi kondisi sekarang sudah banyak pohon-pohon,” jelasnya.
Ia berharap kepada pemerintah setempat mulai dari tingkat kepala desa hingga bupati menyiapkan titik berkumpul warga untuk evakuasi bencana. “Kami berharap ada rambu yang menjadi arah dari awal hingga titik akhir evakuasi bencana,” harapnya. (You/Red)
