PANDEGLANG – Hasil rekapitulasi jumlah pemilih yang dilakukan Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) berbeda dengan hasil penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) KPU Pandeglang.
Menanggapi hal itu, Komisioner KPU Pandeglang, Andri Ausini menyampaikan perbedaan data tersebut diakibatkan adanya pengurangan jumlah pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk. Pemilih yang tidak atau belum memiliki e-KTP dihapus pada masa penetapan DPSHP oleh KPU Pandeglang.
“Pra penetapan DPSHP sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2018 pasal 19 pemilih ini harus dicoret, sebelum penetapan DPSHP jadi pemilih yang belum melakukan perekaman itu dihapus. Pasti ada yang timpang antara pleno DPSHP dan rekapitulasi di PPK dan PPS,” kata Andri di ruangannya, Rabu (25/7/2018).
Sebelum penetapan DPSHP yakni penetapan DPS, KPU Pandeglang menemukan sekitar 60.000 orang pemilih yang belum memiliki e-KTP. Namun setelah diserahkan ke Disdukcapil dan disinkronisasi oleh Disdukcapil ditemukan sekitar 40.000 orang lebih yang sudah melakukan perekaman, sisanya 10.556 orang yang belum melakukan perekaman e-KTP dilakukan pencoretan/penghapusan dari data DPSHP.
Oleh karena itu, kata Andri, KPU Pandeglang akan melakukan komunikasi dengan Disdukcapil agar sisa sekitar 10.000 orang lebih yang dihapus dari DPSHP bisa ditindaklanjuti agar warga ini tidak kehilangan hak pilihnya pada Pemilu mendatang.
“Sisa sekitar 10.000 orang yang dihapus dari DPSHP berada di hampir semua kecamatan. Ya kalau mengacu pada PKPU Nomor 11 tahun 2018 tersebut iya (terancam hilang hak pilihnya-red), makanya kami akan berkoordinasi sejauh mana komitmen Disdukcapil menyelesaikan persoalan e-KTP ini bagi masyarakat yang belum,” bebernya. (Med/Red)
