JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 harus menjawab berbagai anggapan publik dalam pemberantasan korupsi.
Agar pemberantasan korupsi berjalan efektif, ia meminta KPK tak hanya mengandalkan Operasi Tangkap Tangan ( OTT).
“Agar pemberantasan korupsi berjalan efektif, meminta KPK tak hanya mengandalkan OTT, melainkan juga strategi dan pendekatan lain,” kata Bambang dalam keterangan tertulis, Jumat (20/12/2019).
Bambang mengatakan, pemberantasan korupsi tak bisa dilakukan sendiri. Oleh karenanya, ia meminta, pimpinan KPK menghilangkan ego sektoral kelembagaannya.
“Pemberantasan korupsi tak bisa dilakukan oleh KPK seorang diri. Hindari show off maupun ego sektoral kelembagaan,” ujarnya.
Menurut Bambang, pimpinan KPK yang baru harus membangun sinergitas dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti Polri dan Kejaksaan. Bahkan, ke berbagai lembaga pengawasan lainnya seperti Pusat Pelaporan Analisi dan Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Terlebih dari itu, dengan berbagai kewenangan luar biasa yang telah diberikan Undang-Undang kepada KPK, seperti penyadapan serta kebijakan hukum lainnya, yang notabene tak dimiliki Polri dan Kejaksaan,” ucapnya.
Lebih lanjut, terkait Dewan Pengawas KPK, Bambang menegaskan, kehadiran Dewan pengawas tidak menghambat kinerja lembaga antikorupsi tersebut, tetapi memastikan KPK berada di koridor hukum yang tepat.
“Penunjukan kelimanya sekaligus menepis anggapan bahwa keberadaan Dewas KPK akan mengebiri kinerja KPK. Justru sebaliknya, Dewas akan semakin memperkuat KPK,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.
Mereka adalah Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, dan Nurul Ghufron.
Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019).
Kelima pimpinan KPK yang dilantik telah melewati proses seleksi lewat panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden Jokowi. (Red)
Sumber : Kompas.com
