SERANG – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menggulirkan 4 perubahan kebijakan yang dia sebut sebagai ‘Merdeka Belajar’, salah satunya berupa penghapusan ujian nasional (UN). Keputusan Nadiem itu didukung penuh oleh Menko PMK Muhadjir Effendy.
“Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis. Tadi mas mendikbud sudah menyampaikan, pada prinsipnya saya sangat mendukung,” kata Muhadjir di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).
Muhadjir menuturkan sebagai menteri baru, Nadiem memang harus membenahi kebijakan menteri sebelumnya. Seperti diketahui, Muhadjir merupakan Mendikbud sebelum Nadiem.
“Jadi tugas menteri yang baru itu memang mesti membenahi apa yang dibenahi sebelumnya. Itu pasti. Kalau ada menteri baru tapi kok tak ada perubahan, apa artinya,” ujar Muhadjir dikutip dari detik.com.
Dia menceritakan pengalamannya saat awal menjadi menteri. Menurut Muhadjir, mengambil kebijakan adalah soal pilihan dan tidak ada nilai benar atau salah dalam sebuah kebijakan.
“Saya juga dulu waktu jadi menteri melihat, mana masalah-masalah yang harus kita benahi. Kenapa begitu? Karena ini berkaitan dengan kebijakan. Kebijakan ini adalah soal pilihan. Jadi tidak ada kebijakan itu bener salah, nggak ada,” kata Muhadjir.
“Tidak ada kebijakan itu sempurna tuh tidak ada. Dan ketika kebijakan itu sudah berjalan sangat panjang, pasti ada namanya elevasi dan deviasi,” lanjutnya.
Terkait survei karakter, Nadiem mengatakan selama ini pemerintah hanya memiliki data kognitif dari para siswa tapi tidak mengetahui kondisi ekosistem di sekolah para siswa.
“Kita tidak mengetahui apakah asas-asas Pancasila itu benar-benar dirasakan oleh siswa se-Indonesia. Kita akan menanyakan survei-survei untuk mengetahui ekosistem sekolahnya. Bagaimana implementasi gotong royong. Apakah level toleransinya sehat dan baik di sekolah itu? Apakah well being atau kebahagiaan anak itu sudah mapan? Apakah ada bullying yang terjadi kepada siswa-siswi di sekolah itu?” ujar Nadiem.
Nadiem menuturkan survei ini akan menjadi panduan untuk sekolah dan pemerintah. Survei karakter itu diharapkan jadi tolok ukur untuk bisa memberikan umpan balik bagi sekolah dalam melakukan perubahan.
“Survei ini akan menjadi tolok ukur untuk bisa memberikan umpan balik, memberikan feedback pada sekolah-sekolah untuk melakukan perubahan-perubahan yang akan menciptakan siswa-siswi yang lebih bahagia dan juga lebih kuat asas-asas Pancasilanya di dalam lingkungan sekolahnya,” ungkapnya.
(Red)
