CILEGON – Ketua Fraksi Persatuan Demokrat DPRD Cilegon, Sihabudin Sibli mengaku pihaknya akan serius membedah program bantuan hibah eksekutif pada APBD 2020 mendatang dalam Rapat Kerja Anggaran (RKA) dengan eksekutif.
“Karena kan bukan hal yang tidak mungkin, dana hibah itu akan menjadi sorotan umum juga. Apalagi masyarakat sekarang sudah pada cerdas dan tahu. Dan dana hibah biasanya kan lewat itu (Dinas Sosial maupun Bagian Kesra Setda Kota Cilegon),” ujarnya ditemui usai rapat paripurna tanggapan Walikota soal pandangan fraksi-fraksi terkait Raperda APBD Cilegon 2020, Senin (28/10/2019).
Terlepas adanya lonjakan dana hibah untuk keperluan penyelenggara pemilu, menurutnya peningkatan dana hibah dalam belanja daerah perlu diwaspadai seluruh pihak. Karena hal itu rentan ditunggangi dan tak tepat sasaran selain dijadikan komoditas kampanye seiring dengan momen pemilihan kepala daerah di tahun yang sama.
“Kenaikannya harus rasional ya, logic ga? Kalau ga logic, dasarnya apa? Apalagi penerimanya (hibah) sampai banyak. Selama ini ada kenaikan, tapi ga signifikan seperti sekarang di 2020. Apalagi selama ini siapa penerimanya juga kita ga pernah tahu. Wong eksekusinya ada di eksekutif,” imbuhnya.
Sementara Walikota Cilegon Edi Ariadi mengatakan, adanya lonjakan anggaran hibah yang signifikan turut dipicu adanya siklus lima tahunan yakni perhelatan Pilkada pada APBD 2020.
“Itu kan untuk keperluan KPU dan Bawaslu yang perlu kita sukseskan dan yang lain-lain, karena kan kita juga mengejar RPJMD. Mana yang belum terpenuhi, ya kita gedein. Kalau untuk program hibah dari OPD, silakan tanyakan ke yang bersangkutan,” ujarnya. (dev/red)
