CILEGON – Presiden Joko Widodo hari ini melantik sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju. Adnan Topan Husodo, Koordinator Indonesia Corruption Watch mengatakan bahwa untuk menilai komposisi kabinet saat ini harus bercermin terhadap pidato presiden sesaat setelah pelantikan.
“Pidatonya jelas pada periode keduanya memang fokusnya lebih mikro lagi bagaimana stabilitas negara itu bisa dibangun kemudian pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik, pemerataan pembangunan bisa dilakukan,” ujarnya saat ditemui usai mengisi seminar di Yayasan Al-Khairiyah Kota Cilegon, Rabu (23/10/2019).
Dikatakan, tiga jargon yang disampaikan Jokowi ini mirip dengan orde baru ketika Soeharto mempunyai konsep yang sama. “Bedanya pada era Soeharto, Soeharto lah yang menjadi penguasa tunggalnya. Jadi dia bisa mengatur partai, dia bisa mengatur tentara dan semua kelompok termasuk semua pengusaha sehingga upaya itu berjalan dengan efektif paling tidak berjalan hingga sebelum 98,” ungkapnya.
Dikatakan, pada konteks hari ini Jokowi bukan Soeharto yang melakukan berbagai macam kesepakatan dengan koalisi yang itu tercermin komposisi kabinet hari ini yang akhirnya Jokowi merangkul oposisi, musuh politiknya ketika pilpres.
“Ini menandakan bahwa konsensus politik pemerintahan hari ini benar-benar menjadi isu besar dengan meninggalkan bagian dari kelompok oposisi, mestinya harus berfungsi mengawal pemerintahan karena tanpa oposisi kekuasaan lebih mudah dimonopoli dan ketika kekuasaan dimonopoli rentan terhadap berbagai praktek penyimpangan,” ujarnya.
Adnan menambahkan, pemberantasan korupsi, hukum dan HAM, serta demokratisasi bukan prioritas bagi pemerintahan Jokowi meski di situ ada beberapa aktivis. “Tapi saya kira masing-masing menteri ini punya gaya sendiri yang mungkin tidak juga bisa sepenuhnya dikontrol jokowi,” ujarnya.
Disinggung tentang permintaan Jokowi yang meminta para menteri tidak korupsi dan membuat sistem untuk menutup celah korupsi, Adnan menyatakan pernyataan itu sebagai respons dari kritik yang beberapa waktu lalu gencar disampaikan masyarajat.
“Kritikan itu muncul terutama ketika Jokowi tidak melibatkan KPK dalam melakukan screening terhadap calon menretinya sehingga (pernyataan) itu jawaban bahwa presiden punya komitmen menegaskan kembali meskipun itu harus tetap dalam komandonya kalau memang komitmen itu jelas. Kalau hanya perintah tanpa anda kendali dan dikembalikan ke menterinya itu hanya untuk menenangkan masyarakat,” tegasnya. (ink/red)
