SERANG – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menggelar rapat pleno ke II yang berlokasi di Pulau Tidung Kepualauan Seribu, Jakarta.
Rapat pleno yang dimulai dari tanggal 2 hingga 4 Agustus ini menghasilkan Palembang sebagai tuan rumah Kongres HMI ke XXXI di tahun 2020 mendatang.
Sebelum penetapan ini, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Bagian Selatan (Badko HMI Sumbagsel) melalui Bambang Irawan dan Putri Handayani selaku Ketum dan Bendum dalam paparannya di Forum Pleno II PB HMI menjelaskan detail tentang kesiapan Kota Palembang dari segala aspek.
“Alhamdulillah, tadi saya bersama sekretaris umum Adrian Soedrajad dan Putri Haryani Bendahara Umum Badko HMI Sumbagsel memaparkan ide dan konsep yang telah kami rumuskan. Kesiapan yang kami paparkan dalam bentuk file Power Point dan video tersebut merupakan hasil kerja sama Tim yang kami bentuk baik internal Badko itu sendiri dan bekerja sama dengan HMI cabang Palembang.” Jelas Bambang saat dihubungi awak media ini, Minggu (4/8/2019).
Dalam kesempatan yang sama, Respiratori Saddam Al-Jihad selaku Ketua Umum PB HMI 2018-2020 mengapresiasi kesiapan Kota Palembang Sumatera Selatan untuk menyambut Hari Besar kader HMI Se-Indonesia yaitu Kongres HMI ke XXXI 2020 akan datang.
“Alhamdulillah, tadi kita lihat dari paparan Badko HMI Sumbagsel, bahwa Kota Palembang Sumatera Selatan sudah sangat siap apa lagi sudah ada dukungan dari Pemprov Sumatera Selatan dan Pemkot Palembang itu sendiri dan Adapun Panitia Nasional itu akan di isi oleh Pengurus Besar HMI, sedangkan Panitia Lokal akan diserahkan kepada Badko HMI Sumbagsel yang nantinya akan bekerja sama dengan HMI Cabang Se-Sumbagsel,” Jelas Saddam.
Selain menetapkan Palembang sebagai tuan rumah Kongres, rapat pleno juga dijadikan sebagai ruang pertanggungjawaban seluruh fungsionaris PB HMI, Bakornas HMI, Badan Khusus dan Badko seluruh Indonesia.
Di tempat terpisah, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Nasional Pengurus Besar Lembaga Pers Mahasiswa Islam (Barkornas LAPMI PB HMI) Erman Adiakusumah dalam pemaparannya mengatakan bahwa tidak ada satu pun program kerja yang berhasil direalisasikan oleh pengurus Bakornas LAPMI PB HMI selama 1 semester. Hal ini harus menjadi evaluasi bersama seluruh kader HMI khususnya mereka yang aktif di bidang jurnalistik.
Dia juga menambahkan, kegiatan organisasi saat ini dinilai tidak terencana dan tidak substansial serta bermotif kepentingan pribadi. Hal ini merujuk kepada proses resuffle kepengurusan yang tidak objektif dan cenderung kontra produktif.
“Belum satu semester Bakornas Lapmi telah melakukan reshuffle namun Reshuffle ini tidak mengacu kepada AD/ART Pasal 20 point 18, selain itu tidak ada komunikasi sama sekali kepada pengurus mengenai akan adakannya reshuflle, disisi lain Pleno 1 Bakornas Lapmi dibatalkan, padahal ini menjadi ajang evaluasi kami bersama untuk kemajuan Lapmi kedepannya” Ujar Erman saat pemaparannya.
Menurut Mahasiswa Pascasarjana UIN Jakarta ini, keputusan Pemberdayaan Apartur Organisasi untuk melakukan Peninjauan Kembali terhadap reshuffle sudah tepat. Hal ini karena reshuflle tersebut tidak ada evaluasi terlebih dahulu dan tidak mengacu pada AD/ART.
“Keputusan PAO untuk melakukan Peninjauan kembali terhadap SK Reshuflle adalah tindakan bijaksana dan perlu diapresiasi, ketika PK itu terjadi justru reshuffle diajukan dan disahkan oleh yang katanya Pj Ketum, seharusnya SK tersebut tetap diajukan kepada ketua umum Sadam Al Jihad sebagai mandataris kongres,” tambahnya.
Erman mendesak kepada Ketua Umum PB HMI Sadam Al Jihad agar segera memanggil Direktur Utama Bakornas LAPMI untuk meminta penjelasan terkait SK resuffle yang dikeluarkan oleh pihak lain.
“Saya berharap Ketum Sadam segera memanggil Dirut Bakornas LAPMI agar segera mengkonfirmasi SK tersebut,” Pungkasnya.
(Red)
