SERANG – Dalam rangka mempercepat progres pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Banten, Gubernur Banten Wahidin Halim melakukan rapat koordinasi bersama bupati/walikota dan unsur pelaksana teknis pembangunan seluruh PSN, bertempat di Istana Nelayan, Kota Tangerang, Kamis (11/7/2019).
Wahidin menyatakan, saat ini progres pembangunan fisik PSN di Banten secara umum mencapai 60 persen, sedangkan progres lahan yang telah dibebaskan mencapai 90 persen.
“Semua (PSN) masuk prioritas kita, dan tadi kita tanya rata-rata secara umum progres secara fisik sudah 60 persen dan lahan 90 persen. Akan terus kami dorong agar realisasinya semakin meningkat dan dapat segera dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Wahidin.
Ia mengungkapkan, dari 227 PSN dengan 26 sektor yang tersebar di 34 provinsi se-Indonesia, 13 PSN dalam 7 sektor di antaranya dilakukan di Banten. Seperti pembangunan 5 jalan tol, pembangunan jalur kereta api, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Asal Sampah, pembangunan dua Bendungan, pembangunan KEK Tanjung Lesung dan Wilmar, pembangunan tanggul laut dan percepatan infrastruktur pendukung kawasan pariwisata. Keseluruhan PSN di Banten ditargetkan selesai pada tahun 2022 mendatang.
“Ada PSN di Banten di antaranya pembangunan beberapa jalan tol, jalur kereta api, waduk Sindangheula dan Karian. Tadi semua kita evaluasi bersama dengan bupati walikota yang berwenang pada jalur-jalur lokasi tempat PSN dilakukan, dan kita bahas solusinya bagaimana agar progresnya semakin baik,” terang Gubernur.
Sekda Pemprov Banten Al Muktabar mengatakan, dalam rangka merespon PSN di Banten, maka kerangka manajemen adminsitratif yakni pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota harus dapat memastikan agar PSN berjalan sesuai aturan bersama sehingga perlu memposisikan siapa bertanggung jawab apa.
“Kami sudah mereview PSN berbasis penlok (penetapan lokasi) yang kita sisir, kami tidak ingin ada hambatan di adminsitrasi provinsi dan kabupaten/kota. Maka, kami juga terus upayakan komunikasi dengan nasional bagaimana percepatan ini dapat selesai sesuai target,” paparnya.
Selain itu, ujar Sekda, dalam rapat ini juga dibahas kaitan PSN dengan RPJMD Provinsi dan kabupaten/kota yang harus saling mendukung dan terjadi harmonisasi. Oleh karenanya, perlu dilakukan penyesuaian kerangka kerja dalam RPJMD di masing-masing daerah. Atas kerangka itu, tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat akan terus melakukan review administrasi, fisik dan keuangan agar harmonisasi cepat dilaksanakan sesuai target.
“Beberapa yang direview termasuk jika hambatan yang sifatnya nasional, maka akan kita carikan solusinya secara bersama-sama,” tukasnya.
Walikota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah Pemprov dengan dilakukannya rapat evaluasi progres PSN. Karena pihaknya dapat menyampaikan kendala-kendala yang dialami Pemda setempat yang membutuhkan peran provinsi maupun pemerintah pusat.
“Sebenarnya secara umum kendala administratif dari pemerintah pusat, dan Pemprov saya yakin mampu memberikan solusi terbaik,” tukasnya.
Turut hadir dalam rapat Bupati Pandeglang Irna Narulita, Kepala Bappeda Provinsi Banten Muhtarom, Kepala Dishub Provinsi Banten Tri Nurtopo, Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten Hadi Soerjadi, pejabat teknis dari masing-masing PSN di Banten. (You/Red)
