CILEGON – Sebanyak 18 orang pejabat eselon III di lingkungan kerja Pemkot Cilegon menjalani penilaian dan kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan Administrator (Talent Pool) di Kantor Regional (Kanreg) III Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bandung mulai Selasa (9/7/2019).
Namun demikian, keikutsertaan pejabat tersebut mengundang tanda tanya dari sejumlah pejabat setingkat yang mengaku tidak mengetahui persis adanya kegiatan tersebut. Tanda tanya muncul, terlebih mengingat jumlah mereka yang menjalani tes tidak lebih dari sepertiga total jumlah pejabat eselon II yang ada.
“Ini ada tes apa? asesmen kah untuk persiapan open bidding eselon II, kenapa tidak semuanya yang sudah memenuhi syarat mengikuti open bidding tidak diundang, pertimbangannya apa?,” tanya salah seorang pejabat eselon III yang enggan disebutkan identitasnya, Rabu (10/7/2019).
Dikatakannya, peluang adanya open bidding (lelang jabatan eselon II) itu sangat memungkinkan, dan hal yang logis bagi seorang birokrat untuk keberlangsungan karir. Terlebih mengingat bulan Juni lalu Pemkot Cilegon baru saja melaksanakan tes asesmen untuk pejabat eselon II di Puslatbang PKASN LAN, Jatingangor, Sumedang.
“Ya bisa jadi setelah (asesmen eselon II) itu ada mutasi rotasi, dan berikutnya akan ada open bidding kepada pejabat eselon III mengisi jabatan kepala OPD yang kosong. Tapi kenapa tidak semua eselon III tidak dilibatkan pada penilaian kompetensi ini,” imbuhnya.
Baca : Pekan Depan, Pejabat Eselon II Cilegon Jalani Uji Kompetensi
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) menyebutkan penilaian dan kompetensi tersebut merupakan sepenuhnya agenda nasional BKN Pusat yang pelaksanaannya dilakukan di masing-masing Kanreg, bukan kegiatan yang diagendakan oleh pemerintah daerah.
“Jadi setiap daerah yang ada di bawah Kanreg III BKN, dapat jatah untuk mengirimkan calon-calon yang punya talenta. Seharusnya memang ada JPT-nya, eselon II yang juga ikut. Tapi karena (pejabat eselon II) baru saja melaksanakan asesmen, setelah saya komunikasi dengan Pusat Penilaian Kompetensi BKN Jakarta, katanya kalau JPT sudah asesmen maka tidak perlu dikirimkan lagi, makanya kita ganti dengan pejabat administrator,” ujarnya melalui sambungan telepon.
Lebih jauh Mahmudin membantah tudingan tebang pilih pihaknya dalam mengutus pejabat eselon III untuk mengikuti kegiatan yang berlangsung hingga Kamis (11/7/2019) besok tersebut.
“Alokasi jumlah (pejabat yang mengikuti) yang diminta BKN memang sebanyak itu. Karena BKN ingin mapping se Indonesia. Memang tidak semua eselon III diikutkan, tapi kalau BKN menawarkan lagi akan kita kirimkan semua kok. Terlebih kita juga sudah punya proyeksi di 2020, ada anggaran dari BKN atau tidak, semua pejabat eselon III dan IV akan kita asesmen ulang. Karena dalam Undang Undang ASN, asesmen itu hanya berlaku dua tahun, lebih dari itu maka akan diasesmen ulang. Karena mungkin saja yang bersangkutan kompetensinya sudah tak cocok lagi di bidang itu,” jelasnya. (dev/red)
