CILEGON – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Cilegon belakangan ini cukup vokal dengan berbagai permasalahan di Pemkot Cilegon, terutama masalah pendapatan, serapan anggaran, masalah aset dan program yang tak maksimal di eksekutif. Padahal sebelumnya, Partai Golkar selalu terkesan menjadi penyeimbang ketika Pemkot Cilegon diserang oleh lawan politik.
Setidaknya hal itu juga yang terpantau pada kritik partai saat penyampaian materi pandangan umum fraksi atas raperda pertanggung jawaban APBD tahun 2018 yang dilehat dalam rapat paripurna, Kamis (27/6/2019).
Ketua DPRD Kota Cilegon, Fakih Usman Umar yang juga politisi Golkar menolak partai beringin kini terkesan seperti oposisi. Fakih menyatakan memang seharusnya sebagai anggota DPRD memberikan kritik terhadap kinerja eksekutif. Itu dilakukan supaya kinerja Pemkot Cilegon dalam melayani masyarakat dan melaksanakan program pembangunan berjalan maksimal.
“Ya kan kewajiban kita untuk mempertanyakan hal apa yang menjadi persoalan, seperti temuan BPK. Masa kaya gitu oposisi,” ujar Fakih.
Misalnya saja, kata Fakih, ada bangunan yang tidak punya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), kendaraan yang tidak ada kejelasan surat-suratnya dan lainnya. “Kita kan menyoroti anggarannya ada kok gak beres,” tandasnya.
Dia menegaskan agar seluruh temuan BPK segera menyelesaikan temuan tersebut.
“Intinya harus diselesaikan seluruh temuan BPK itu, kan semua ada jadwalnya dan ada waktunya, kalau tidak salah enam bulan. Tadi saya tanya sama bu Sekda (Sari Suryati-red), ada yang sudah diselesaikan dan ada yang masih proses, artinya harus selesai sebelum waktu yang ditentukan itu. Jadi OPD juga harus segera menindaklanjuti,” katanya. (Man/Red)
