TANGSEL – Menyikapi peristiwa perpolitikan Indonesia pasca Pilpres 2019 yang memanas pada aksi 22 Mei, Peneliti Gerakan Islam di Indonesia dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Ciputat Rahmat Hidayatullah menyebut bahwa aksi tersebut merupakan gerakan politik berbalut agama.
Menurutnya, menguatnya sentimen-sentimen politik keagamaan saat ini dijadikan momentum strategi para elit politik yang dinilainya memakan biaya yang sangat murah.
“Pada intinya yang menyangkut agama itu mobilisasi politiknya tidak terlalu mahal, karena kalo lewat agama secara emosional orang itu akan tersentuh. Hal itu disebut juga sebagai politik identitas,” ujar Rahmat saat diskusi Gerakan Politik Identitas Jelang Satu Abad Nahdlatul Ulama di Aula Muslimat NU, Jalan Sawi, No.90, Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Senin (27/5/2019).
Dosen Universitas Tarbiyah itu menjelaskan, kelompok-kelompok Islam yang berkecimpung dalam dunia politik dan selalu mengkritik pemerintah dengan menyebutnya sebagai pemerintah yang toghut, bisa digunakan oleh siapa pun.
“Ada beberapa kelompok Islam yang ikut andil dalam sejarah perpolitikan kita, pertama orang-orang dari HTI yang berpenetrasi ke dalam gerakan-gerakan Islam saat ini. mereka bergerak secara underground. Kedua dari FPI. Sebetulnya FPI ini pemain lama di arena politik, dia bisa digunakan oleh siapa aja,” ungkapnya.
Selanjutnya menurutnya, kelompok2 Mujahidin seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Kelompok majelis ini sebetulnya banyak perbedaan pandangan juga di dalamnya. Seperti halnya kelompok Salafi yang tidak peduli presidennya siapa, namun yang mereka permasalahkan itu seperti bidah, kurafat, dan lain sebagainya.
“Para elit politik ini sadar betul mereka ditunggangi oleh HTI dan kawan-kawannya itu, sehingga kalo mereka menang dalam pilpres nanti ada proses negosiasi. Tapi tidak mudah juga bagi HTI untuk memanfaat kan Prabowo karena sudah jelas kan Prabowo juga kecintaannya kepada NKRI dan Pancasila sangat kuat,” tukasnya.
“Tapi yang pasti karena daya tawar mereka tinggi, mau ga mau harus diakomodir dan secara perlahan-lahan itu bisa merubah wajah indonesia, minimal mereka diakomodasi di level pemerintahan,” sambungnya. (Tra/Ihy/Red)
