CILEGON – Kabar akan adanya mutasi di lingkungan kerja Pemkot Cilegon kembali berkembang di kalangan ASN menyusul kepastian akan adanya kekosongan jabatan pimpinan OPD setelah lima pejabat eselon II di lingkungan kerja Pemkot Cilegon dipastikan memasuki masa purnabakti pada tahun 2019 ini.
Plt Walikota Cilegon Edi Ariadi mengaku, bila hal itu dilakukan maka pihaknya perlu melakukan sejumlah tahapan dan mekanisme sesuai dengan ketentuan proses pengisian jabatan oleh Badan Pertimbangan dan Jabatan (Baperjakat).
“Mutasi itu kan ada tahapannya, ada pertimbangannya, karena kebijakan-kebijakan itu kan harus ada pertimbangan. (Baperjakat) belum bekerja kok, nanti juga otomatis. Lagian ngga susah nyusun begitu (pengisian jabatan). Kalau saya suruh semalem, semalem juga jadi tuh,” ujarnya, Rabu (9/1/2019) kemarin.
Diketahui kelima pejabat eselon II tersebut yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Nana Sulaksana, Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yahya Bae, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Soleh, Kepala Dinas Pendidikan, Muhtar Gojali serta Direktur RSUD Cilegon, Zainoel Arifin.
Edi meminta ASN lebih fokus pada pekerjaan dan program sesuai dengan tupoksi yang saat ini diemban. “Saya punya pengalaman sebagai ASN, memang kalau ada urusan begini (kabar mutasi) rame banget. Tapi seingat saya, zaman saya sebagai ASN dulu mau dipindah kemana saja saya selalu siap. Saya pengen ASN itu tenang saja, sebelum ada SK di tangan dia itu ngga usah gundah gulana,” imbuhnya.
Lebih jauh dikatakan, pihaknya belum dapat memastikan apakah kekosongan itu nantinya akan diisi dengan mekanisme lelang jabatan (open bidding) melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Cilegon. Namun langkah itu pun perlu dipertimbangkan lantaran jumlah kekosongan jabatan eselon II yang masih belum dapat dipastikan. Mengingat selain ditinggal pejabat yang pensiun, kekosongan jabatan eselon II itu juga terjadi pada jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang saat ini masih dirangkap oleh Pelaksana Tugas hingga kemungkinan kekosongan di jabatan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, bila pejabatnya saat ini Ratu Ati Marliati resmi melanggeng sebagai Wakil Walikota Cilegon.
“Nanti saya lihat ya ada berapa anggaran untuk open bidding itu, karena kalau kita pengennya cepat beres ya semuanya. Kalaupun akan dilelangkan lima dulu (jabatan eselon II) juga ngga masalah. Awalnya saya dengar alokasi anggarannya itu lima (jabatan yang akan dilelang), sekarang kemungkinan tujuh. Soalnya waktu open bidding yang dulu saja kurang, karena berikut assesment makan biaya besar juga itu,” terangnya.
Terpisah Sekretaris Baperjakat Kota Cilegon, Mahmudin mengatakan kebijakan open bidding dan jumlah kursi jabatan yang akan dilelangkan menjadi kewenangan penuh kepala daerah. “Itu semua tergantung perintah pimpinan. Apakah untuk DPMPTSP dan lainnya di-open-biddingkan atau tidak, semua kebijakannya di pimpinan. Saya siap menjalankan perintah,” ujarnya, Kamis (10/1/2019). (dev/red)
