KAB. SERANG – Polemik terkait pembangunan mega proyek PIK 2 di Banten terus menuai penolakan dari masyarakat. Tokoh nelayan asal Banten, Kholid Miqdar menyoroti adanya upaya penggembosan gerakan masyarakat yang menolak proyek tersebut. Ia menilai praktik semacam ini memiliki kesamaan dengan pola penjajahan.
“Sebenarnya itu saya bilang gaya logika penjajah seperti itu. Ketika mereka menuduh kita rasis, justru sebenarnya mereka yang rasis. Banyak juga warga Tionghoa yang menjadi korban, seperti Charli dan lainnya,” ujarnya.
Kholid menegaskan bahwa ia tidak menentang pembangunan, namun menolak jika prosesnya dilakukan dengan cara yang merugikan masyarakat.
“Kita tidak anti pembangunan, saya setuju kalau ada pembangunan. Tetapi kalau prosesnya menjajah, menyerobot tanah, membunuh ekonomi masyarakat, saya wajib melawan karena ini kedzaliman,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan adanya upaya untuk membujuk masyarakat agar mendukung proyek tersebut dengan iming-iming bantuan.
“Mereka membagikan beras dan meminta masyarakat memberikan pernyataan dukungan terhadap proyek PIK 2 yang telah masuk dalam PSN (Proyek Strategis Nasional). Mereka melibatkan berbagai kalangan, mulai dari masyarakat biasa, jawara, hingga ulama dan ustaz. Tinggal bagaimana mereka menyikapi fenomena ini,” tuturnya.
Menurutnya, setiap orang memiliki hak untuk mendukung proyek tersebut, namun ia mempertanyakan motif di balik dukungan yang diberikan.
“Sah-sah saja bagi yang mendukung, tetapi motifnya apa? Harus ada sumber yang jelas. Kalau saya, tidak ada yang menggaji atau memberi upah, tapi saya hanya berpikir bahwa generasi saya tidak boleh terus-menerus dijajah. Karena bagi saya, ini adalah bentuk penjajahan,” terangnya.
Senada dengan Kholid, Koordinator Karbala, Ahmad Muhajir, juga mengungkapkan adanya upaya tertentu untuk membatasi partisipasi masyarakat dalam aksi demonstrasi yang digelar di halaman makam Sultan Ageng Tirtayasa pada Minggu, 9 Februari lalu.
“Saya mendengar ada upaya penggembosan untuk melarang masyarakat terlibat dalam aksi kemarin,” jelasnya.
Ia menuding bahwa pihak-pihak tertentu berupaya menggagalkan partisipasi warga melalui berbagai cara.
“Dari rombongan calo tanah Indonesia, kami menyebutnya begitu. Kalau ada aksi seperti ini, lurah yang mendukung PIK pasti bergerak dengan mengombosi masyarakat agar tidak hadir dalam acara-acara suci kami, seperti demonstrasi,” tegasnya.
Polemik seputar proyek PIK 2 masih terus berlanjut, dengan berbagai pihak yang mendukung maupun menolak. Sementara itu, desakan dari kelompok masyarakat yang menolak proyek ini terus menguat agar hak-hak mereka tetap terjaga.
Penulis: Rasyid
Editor: Usman Temposo
