CILEGON – Fenomena antrean panjang pembelian gas LPG 3 kilogram yang terjadi di tengah masyarakat beberapa hari ini disebut sebagai dampak dari kebijakan Pemerintah Pusat.
Diketahui, Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM melarang gas LPG 3 kilogram dijual di pengecer agar barang subsidi itu tepat sasaran dan dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Mungkin ini masa transisi, biasa masyarakat ke warung, depan rumahnya, sekarang tidak lagi menjual, mereka harus mencari ke pangkalan,” kata Sub Koordinator Bidang Perdagangan Disperindag Cilegon, Dedi Jauhari saat tengah meninjau beberapa pangkalan gas LPG 3 kilogram, Selasa (4/2/2025).
Dedi menyatakan, sejatinya gas LPG 3 kilogram atau gas melon itu bukan mengalami kelangkaan, melainkan hanya berganti prosedur dalam pembeliannya.
“Kalau langka itu kan barangnya gak ada, ini mah kan ada tapi di pangkalan. Mungkin ada beberapa masyarakat yang belum tahu pangkalannya ada di mana karena biasanya kan beli di warung dekat rumah,” ujarnya.
Sementara, Wawan, salah satu warga yang mengantre gas LPG, mengaku kesulitan dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM tersebut.
“Bukan ribet lagi, tapi ini pusing. Istilahnya kita ini sudah susah, ditambah begini lagi ya tambah susah,” ucapnya.
Ia berharap persoalan pembelian gas elpiji 3 kilogram dapat dikembalikan seperti sebelumnya, di mana dapat dibeli di warung-warung terdekat.
“Lebih baik kaya yang biasanya aja kaya yang kemarin-kemari,” tutup Wawan.
Penulis : Maulana
Editor: Tb Moch. Ibnu Rushd
