SERANG – Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) menggelar pertemuan dengan dua media di Banten. Pertemuan itu bertujuan untuk berdiskusi terkait bagaimana media berkolaborasi dengan kelompok marjinal dalam pemberitaan.
Pertemuan digelar di kantor BantenNews.co.id dan Radar Banten pada Kamis (8/8/2024). Ada sekitar 10 kelompok yang hadir dalam pertemuan ini, mereka terdiri dari minoritas agama dan keyakinan, minoritas gender dan seksualitas, dan minoritas disabilitas serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar bersama Aliansi Pers Mahasiswa Serang (APMS).
Pertemuan diharapkan bisa menjadi wadah agar media dan kelompok marjinal bisa saling memahami terkait kebutuhan kelompok marjinal untuk disuarakan dengan bagaimana media mengemasnya dengan baik tanpa mengaburkan atau menyudutkan.
Manajer Advokasi SEJUK, Thowik mengatakan pentingnya saling memahami antara kelompok minoritas dengan media. Sebab, pemberitaan media terkadang bisa menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat saat memberitakan isu kelompok marjinal dengan tidak cermat.
“Kita coba pertemukan (media dan kelompok marjinal) miss-nya itu di mana. Setelah (pertemuan) ini diinisiasi (jadi) tampak (pesoalannya). Mungkin media memberitakan dengan dudul yang kurang tepat (atau) diksi yang menyudutkan dengan narasumber yang memprovokasi situasi kelompok marjinal itu, karena (terkadang) temen-temen media engga tau persoalnnya (lalu) gatau siapa yang harus diwawancara,” kata Thowik.
Thowik mengatakan banyak angle berita yang bisa digali oleh media agar isu mengenai kelompok marjinal bisa dilirik masyarakat dan para pembuat kebijakan. Media tidak hanya harus fokus memberitakan konflik tapi juga mengangkat tema human interest saat memberitakan kelompok marjinal, khususnya di Banten.
“Tujuan akhirnya kemudian adalah mimpi bersama tentang Banten yang toleran, Banten yang lebih ramah terhadap keberagaman,” imbuhnya.
Salah satu peserta dari LBH Pijar, Rohadi mengatakan pihaknya sangat bersedia bila membantu teman-teman dari kelompok marjinal saat mengalami kesulitan administrasi atau berhadapan dengan hukum.
Saat pertemuan, dirinya mendengar sendiri cerita dari kelompok marjinal yang kesulitan mengurus administrasi klaim asuransi BPJS ketenagakerjaan saat meninggal dunia.
“Kalau kita dari LBH pijar kalau ada miss antara badan publik kaya BPJS dan disdukcapil kita bisa coba mengakomodir membantu dengan jalan advokasi di persidangan,” kata Rohadi.
(Dra/red)
