SERANG – UPTD Balai Latihan kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten terus meningkatkan peran Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri. Hal ini dilakukan untuk menekan angka pengangguran terbuka di Provinsi Banten.
Berdasarkan hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Banten pada Februari 2024 mengalami penurunan sebesar 0,95 persen atau sebesar 61 ribu menjadi 7,02 persen dibandingkan Februari 2023.
Kepala UPTD BLK Disnakertrans Provinsi Banten, Heryanto menilai, peran Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri sangat penting dalam upaya menurunkan angka pengangguran.
“Ini merupakan strategi dan inovasi kami dalam meningkatkan lulusan kerja yang berdampak pada penurunan pengangguran. Dan dalam forum tersebut juga beranggotakan kami dengan HRD perusahaan-perusahaan. Dimana harapannya peserta lulusan BLK bisa dilatih dan mudah terserap di dunia kerja,” kata Heryanto saat dihubungi, Selasa (9/7/2024).
Selain meningkatkan peran forum, lanjut Heryanto, peran lembaga-lembaga pelatihan di kabupaten/kota, lembaga pelatihan swasta lain juga perlu ditingkatkan.
“Karena dalam menurunkan angka pengangguran kita tidak bisa sendiri. Perlu (dikerjakan) keroyokan. Perlu sinergitas. Karena saat ini angka pengangguran itu sebanyak 425 ribu. Dan ini bukan angka yang kecil. Tapi saya meyakini dan optimis baik upaya yang dilakukan oleh Disnakertrans Provinsi Banten dan BLK binaan di kabupaten/kota serta lembaga latihan kerja swasta saya yakin (angka) pengangguran dapat diturunkan,” ucapnya.
Di sisi lain, UTPD BLK Disnakertrans Provinsi Banten juga baru-baru ini berhasil menempatkan sebanyak 31 lulusan di dunia kerja, diantaranya, 4 orang diterima di Planet Ban, 2 orang di PT Supra, 1 orang menjadi kurir jasa pengiriman barang, 9 orang masuk di PT. Sarana Busana Remaja, 2 orang di PT. Seijim, 5 orang di PT. Be Best, 4 orang di PT. Mitra Alat Ternak, dan 2 orang lain di bidang garmen.
Terkait hal itu, Heryanto mengaku, gembira dan mengapresiasi pihak perusahaan yang telah mengakomodir lulusan UPTD BLK Disnakertrans Provinsi Banten.
“Saya senang dan mengapresiasi kepada pihak perusahaan yang telah mendukung dan berperan aktif, berkolaborasi, bersinergi dalam rangka menyerap lulusan UPTD BLK Banten sesuai yang kita harapkan lulusan yang sudah kita latih bisa terserap di dunia kerja,” katanya.
Sementara, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Septo Kalnadi menyampaikan, pergeseran zaman menyebabkan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) terus meningkat. Langkah-langkah dalam penurunan pengangguran juga dilakukan melalui pelatihan berbasis masyarakat yang saat ini sedang dan akan terus dilakukan.
“Nah kita juga ada pelatihan bagi masyarakat seperti pelatihan make-up, pelatihan barista, pelatihan konten kreator dan sablon yang kini sudah diterapkan di beberapa daerah di Provinsi Banten,” jelasnya.
Dengan berbagai pelatihan yang dilaksanakan dalam berbagai bidang ini, Septo berharap masyarakat mampu mengembangkan keterampilan tersebut secara mandiri.
Adapun, pengoptimalan kinerja Badan Latihan Kerja (BLK) Pemprov Banten terus berjalan dan bekerja sama untuk melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap terjun di dunia kerja terutama dunia Industri.
“Alhamdulillah BLK yang ada di Serpong ini terus melakukan latihan kerja yang kita terus tekankan mereka kedepannya memiliki keterampilan dalam dunia industri seperti otomotif mesin ringan, las dan lain sebagainya,” ungkapnya.
“Kedepannya kita akan berikan sertifikat BLK dan BNSP sebagai bukti mereka memiliki nilai tambah sebagai bekal dasar yang dapat dikembangkan di tempat kerja,” lanjutnya.
Septo juga menyatakan, pelatihan yang dilaksanakan di BLKI Provinsi Banten ini bekerjasama dengan beberapa industri dan perusahaan yang memberlakukan program pemagangan.
“Kolaborasi seperti itu sangat kita butuhkan dan dianggap mampu melengkapi langkah-langkah kita dalam menurunkan angka pengangguran ini,” jelasnya.
Septo juga mengungkapkan, kolaborasi dalam penurunan angka pengangguran juga dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terus melakukan upaya pengurangan angka pengangguran sesuai dengan kebutuhan di daerahnya masing-masing.
“Yang perlu kita perkuat yakni kerjasama Pemerintah Pusat, Daerah dan rekan-rekan media yang mampu memberikan informasi perihal bagaimana meningkatkan keterampilan yang bisa menurunkan angka pengangguran sesuai kebutuhan daerahnya sendiri,” pungkasnya. (ADV)
