SERANG – Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten menilai pemanfaatan data sangat penting dalam meningkatkan efektifitas program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
Hal itu terungkap dalam workshop penghitungan proyeksi indikator program Bangga Kencana dan sosialisasi aplikasi Siperindu di Aula DP3AKKB, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (26/6/2024).
Kepala DP3AKKB Provinsi Banten, Sitti Ma’ani Nina mengatakan, pengelolaan program Bangga Kencana perlu didukung dengan informasi dan data terkait kondisi satu wilayah. Dengan kata lain, perencanaan berbasis data kondisi di lapangan membuat program tersebut menjadi lebih tepat guna dan tepat sasaran.
“Sehingga bisa berkontribusi terhadap tujuan yang ingin dicapai,” kata Nina.
Lebih lanjut Nina menyampaikan, dalam proses pengumpulan data Bangga Kencana sudah dimulai dari unit terkecil yakni keluarga yang dilakukan di setiap desa. “Data ini kemudian direkap dan dilaporkan kepada tingkatan yang lebih tinggi di atasnya yaitu kecamatan, kabupaten/kota provinsi hingga nasional,” ucapnya.
Nina menuturkan, pencatatan dan pelaporan di suatu wilayah sidah berjalan secara reguler. Namun, pemanfaatan data tersebut belum dilakukan secara optimal oleh para pemangku kepentingan.
“Pelaporan dara saat ini masih terbatas pada pengiriman laporan dengan visualisasi yang masih sangat terbatas. Sementara, data itu sangat dibutuhkan untuk memantau perkembangan kinerja serta sebagai masukan dalam perbaikan program ke depannya,” tuturnya.
Nina menyebut setidaknya terdapat 89 indikator dalam program Bangga Kencana yang terbagi dalam lima indikator, yaitu 28 indikator pengendalian lingkungan, 21 indikator kontrasepsi, 18 indikator pembangunan keluarga, 13 indikator fasilitas kesehatan, SDN dan kampung KB dan 9 indikator kualitas laporan.
“Penghitungan proyeksi indikator Bangga Kencana dengan menentukan indikator output dan outcome yang tidak sesuai, dengan harapan melalui penelusuran indikator input proses yang mungkin mempengaruhinya. Alur analisis ini akan memudahkan pengelola program untuk melihat faktor-faktor yang berkontribusi terhadap capaian output ataupun outcome yang dilakukan oleh analis baik dari nasional, provinsi maupun kabupaten/kota,” jelasnya.
Menurut Nina, perlu adanya langkah perbaikan sehingga indikator yang telah ditetapkan dapat tercapai. Selain itu, penyajian visualisasi, interpretasi dan analisis harus diakhiri dengan penyusunan umpan balik guna mengetahui sumber masalah, rencana intervensi, wilayah intervensi dan aktor yang berperan untuk perbaikan tersebut.
“Indikator yang telah ditetapkan seyogyanya dapat diukur dengan menggunakan data yang ada dalam sistem pencatatan dan pelaporan. Hasilnya akan menjadi peringatan dini dalam pengendalian penduduk, baik dalam pemetaan potensi masalah kependudukan yang akan timbuk serta bagaimana kebijakan yang kan diambil oleh para pemangku kepentingan dalam pengendalian maslaah kependudukan ke depannya,” ujarnya. (ADV)
