SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengklaim inflasi di Provinsi Banten masih dapat dikendalikan. Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara daring di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (20/5/2024).
Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan, inflasi di Provinsi Banten masih terkendali. Dimana pasokan dan persediaan barang terjaga serta harga masih terjangkau oleh masyarakat.
Muktabar juga menilai, kondisi tersebut menjadi tanda perekonomian masyarakat berjalan dengan baik.
“Secara umum, berdasarkan laporan kementerian dan lembaga terkait, beras ada kecenderungan turun. Termasuk juga di Provinsi Banten,” kata Muktabar.
Meski begitu, lanjut Muktabar, beberapa komodoti masih terus dipantau, khususnya cabai, ayam ras, bawang merah dan bawang putih.
“Beberapa komoditi yang masih perlu kita sikapi secara sungguh-sungguh. Kalau telur sudah cukup baik,” ucapnya.
Dikatakan Muktabar, untuk stok bawang merah pihaknya akan terus memperkuat kerjasama dan hubungan antar daerah.
“Kabupaten Pandeglang yang termasuk tinggi, kita akan berkonsentrasi untuk mengambil langkah-langkah teknis. Begitu juga dengan Kota Serang dan Kota Cilegon. Memang perlu untuk kita konsentrasi mengendalikan inflasi mingguan, bulanan yang pada akhirnya nanti year on year (tahunan, red),” katanya.
Ditegaskan Muktabar, pihak akan terus menggiatkan langkah-langkah seperti pasar murah, menanam dan lainnya. Sembilan langkah yang harus harus dilakukan pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi adalah: 1. Melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia; 2. Melaksanakan rapat teknis tim pengendalian inflasi daerah; 3. Menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting; 4. Melaksanakan Pencanangan gerakan menanam; 5. Melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait; 6. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang; 7. Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan; 8. Merealisasikan Belanja Tak Terduga (BTT) untuk dukungan pengendalian inflasi; serta 9. Memberikan bantuan transportasi dari APBD.
“Untuk penggunaan BTT belum kita pergunakan karena dengan instrumen umum biasa kita masih melakukan langkah-langkah teknis,” jelas Muktabar.
Muktabar mengaku dirinya akan turun ke lapangan terkait perkembangan agenda tanam cabai di Kabupaten Serang, bawang merah di Kabupaten Pandeglang, serta sentra produksi lainnya. Termasuk mengecek ketersediaan barang di pasar-pasar tradisional.
Menurutnya, dengan kondisi cuaca yang mendukung, seharusnya produksi komoditas pangan yang berkontribusi pada inflasi tidak terganggu.
“Alam kita sangat mendukung. Nanti kita ke lapangan hambatan apa yang terjadi,” jelasnya.
“Secara umum masyarakat masih berjalan dengan baik. Tidak ada kekurangan komoditi dan harga masih terjangkau oleh masyarakat. Menandakan rantai ekonomi berjalan dengan baik,” sambungnya.
Sementara, dalam Rapat Pimpinan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgojanti memberi arahan kepada OPD terkait untuk berkoordinasi dan bersinergi dengan OPD Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengendalian inflasi. Terutama dalam gerakan tanam, implementasi HPP gabah, pasokan beras, daging ayam, bawang putih, hingga bawang merah.
“Berpegang pada data ketika ke Kabupaten/Kota sehingga tepat sasaran,” ucapnya.
Dalam arahannya, Plt Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir arahkan para kepala daerah untuk tidak tergantung pada rantai distribusi dari wilayah lain. Bagi yang daerahnya cocok untuk menanam, cabai dan bawang merah agar melakukan gerakan tanam.
“Bagi Kepala Daerah yang melihat daerahnya cocok dan masih bisa gerakan menanam agar dilaksanakan,” ujarnya. (Mir/Red)
