CILEGON – Kinerja keuangan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (BPRS-CM) dari tahun ke tahun terus menuai tanda tanya. Salah satu pemicunya yakni lantaran masih belum adanya kontribusi pendapatan dalam bentuk dividen yang mampu disumbangkan ke kas daerah, untuk kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan APBD Kota Cilegon yang telah memberikan penyertaan modal kepada BUMD ini sejak awal berdiri.
“Saya khawatir sebagian kreditur adalah anggota DPRD jadi speechless, saya yakin kalau pemerintah daerah tidak serius me-manage BPRS Cilegon Mandiri, lembaga keuangan ini nanti hanya tinggal nama,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Cilegon, Abdul Ghoffar kepada BantenNews.co.id, Kamis (14/3/2024).
Keresahan parlemen itu, lanjut Ghoffar, bukan tanpa alasan. Mengingat grafik kinerja keuangan BPRS-CM yang tak kunjung membaik. Untuk itu, keseriusan pemerintah daerah menurutnya tak kalah penting untuk turut dipertanyakan selain mempertegas komitmen dan kemampuan kinerja seluruh SDM di BPRS-CM itu sendiri dalam upayanya untuk memajukan perbankan daerah.
“Kalau mau memfungsikan BPRS sebagai lembaga keuangan yang menjadi bapak angkatnya UMKM, maka segera di-support kebutuhan dari lembaga keuangan ini dengan men-challenge (memberikan tantangan kepada) direkturnya untuk membuat business plan jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Mau ngapain ini BUMD, buat kontrak manajemen dengan direktur dan jajarannya,” tegas Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Alih-alih mampu berkontribusi pada kas daerah, BUMD yang tengah mempersiapkan kursi untuk jajaran Komisaris barunya ini, pada tahun 2022 silam justru diketahui masih mengalami kerugian hingga Rp21,6 miliar.
“LKPJ Walikota sepanjang yang saya ketahui belum ada dokumen yang masuk, apalagi kinerja BUMD, BPRS 2023 nol dividennya, dengan dalih masih recovery (penyehatan). Sepertinya begitu kalau 2023 kemarin (kinerja 2022) ya memang tidak ada, sepertinya 2024 ini (kinerja 2023) masih belum,” jelas Ghoffar.
Sementara Direktur Utama PT BPRS-CM, Novran Erviatman yang dikonfirmasi enggan berkomentar lebih jauh. Ia hanya menyarankan wartawan menghubungi sejumlah bawahannya untuk mendapatkan keterangan, yang belakangan hal itu pun tak membuahkan hasil.
“Ke dirbis boleh mas. km blm berani publish, karena audit akuntan juga belum selesai, nanti boleh ke direktur bisnis,” kilahnya singkat melalui pesan WhatsApp.
(dev/red)
