SERANG – Sebanyak 1.003 tempat pemungutan suara (TPS) Pemilu 2024. berada di titik rawan banjir. Ribuan TPS itu tersebar di delapan kabupaten/kota se-Provinsi Banten.
Adapun rinciannya, Kota Tangerang 388 TPS, Kota Tangerang Selatan 168 TPS, Kabupaten Pandeglang 147 TPS, Labupaten Lebak 97 TPS.
Kabupaten Serang 70 TPS, Kabupaten Tangerang 67 TPS, Kota Cilegon 47 TPS, dan Kota Seranf 19 TPS.
Diketahui, Beberapa hari belakangan curah hujan cukup tinggi, bahkan beberapa wilayah di Banten sudah terdampak banjir. KPU Provinsi Banten juga meminta KPU Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk melakukan relokasi TPS di titik rawan banjir.
Pemilu Serentak 2024 tinggal menyisakan 8 hari lagi menuju hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024 mendatang. Berbagai persiapan terus dilakukan oleh penyelenggara mulai dari periapan personel KPPS hingga logistik yang sudah dikirimkan secara bertahap ke PPK sejak 21 Januari 2024 lalu.
Anggota KPU Provinsi Banten, Akhmad Subagja membenarkan terdapat 1.003 TPS berada di titik rawan banjir. Untuk mengantisipasi itu, pihaknya telah meminta KPU kabupaten/kota memberikan sosialisasi kepada KPPS untuk membangun TPS di dataran tinggi, khususnya bagi titik-titik daerah rawan banjir.
“Tentu KPU menyarankan (pembangunan) TPS agar di buat di daerah dataran yang jauh dari banjir. (Dengan) Memanfaaatkan daerah yang lebih tinggi,” kata Subagja saat dihubungi melalui telepon, Selasa (6/2/2024).
Selain pemetaan TPS di daerah rawan banjir, Subagja mengaku, pihaknya juga sudah memetakan lokasi TPS khusus baik di Rumah Tahanan (Rutan) maupun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
“Totalnya ada 48 TPS lokasi khusus se-Banten. Dan tersebar di seluruh kabupaten/kota. Untuk jumlahnya berbeda-beda (tergantung kapasitas warga binaan),” ucapnya.
Subagja juga memastikan tidak ada TPS khusus di rumah sakit. “Di rumah sakit tidak.ada TPS khusus,” ujarnya.
Sementara, Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Banten Virgojanti mengungkapkan, di musim penghujan seperti ini, BPBD harus berperan aktif tidak hanya dalam penanganan bencana, tapi juga melakukan pemetaan daerah-daerah yang rawan bencana sebagai langkah antisipasi.
“Sebentar lagi memasuki hari Pemilu. Itu BPBD harus sudah mempunyai pemetaan titik-titik lokasi TPS yang rawan bencana, untuk kemudian dilakukan antisipasi dengan membuat perencanaan cadangan di tempat yang lebih aman,” kata Virgo.
Virgo mengatakan, penyelenggara Pemilu ini memang sejatinya adalah KPU dan Bawaslu. Namun pemerintah daerah jugamempunyai tugas dan kewajiban untuk menyukseskan Pemilu agar berjalan lancar dan baik.
“Bapak Pj Gubernur juga sudah melaksanakan koordinasi bersama Forkopimda dan juga Kepala daerah di delapan Kabupaten/Kota untuk memastikan persiapan yang dilakukan sudah baik, termasuk jika ada potensi gangguan bisa kita antisipasi jauh-jauh hari,” katanya.
Secara umum, lanjut Virgo, kondisi di Provinsi Banten sudah aman terkendali. Berdasarkan pemetaan dari KPU, memang ada beberapa titik lokasi TPS yang berpotensi banjir dan bencana alam lainnya.
“Apalagi BMKG sudah memberitahukan potensi cuaca ektrem bisa saja terjadi. Itu tentu tidak bisa kita cegah, yang penting bagaimana mitigasinya kita perkuat,” ujarnya.
Terakhir, Virgo berpesan kepada seluruh masyarakat agar tetap menjaga kondusifitas daerah di tahun politik ini, meskipun berbeda pilihan tapi kesatuan dan persatuan harus tetap dijaga.
Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten Nana Suryana mengatakan, ada beberapa permasalahan yang harus diantisipasi terkait dengan penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Banten, terutama terkait dengan kebencanaan yang berpotensi terjadi.
“Ada beberapa lokasi TPS yang rawan bencana khususnya banjir. Apalagi prediksi BMKG di bulan Februari ini curah hujan masih tinggi. Makanya koordinasi ini terus kita tingkatkan agar pada saat pelaksanaan nanti tidak ada kendala,” jelasnya.
Dikatakan Nana, dalam Rakor ini pihaknya bersama stakeholder seperti KPU, TNI, Polri, BPBD Kabupaten dan Kota, OPD terkait lainnya melakukan pemetaan itu. (Mir/Red)
