Beranda Politik Simulasi Pemilu Hanya Cantumkan 2 Paslon Pilpres, TPD Ganjar-Mahfud Banten Minta Diulang

Simulasi Pemilu Hanya Cantumkan 2 Paslon Pilpres, TPD Ganjar-Mahfud Banten Minta Diulang

Direktorat Isu Strategis dan Narasi Politik TPD Provinsi Banten Ganjar-Mahfud, Yeremia Mendrofa. (Ist)

SERANG – Tim Pemenangan Daerah (TPD) pasangan calon Presiden-Wakil Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD Banten mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten untuk kembali melakukan simulasi pemungutan, penghitungan dan reakpitulasi suara Pemilu 2024. Hal itu lantaran dalam kertas suara simulasi hanya memcantumkan dua pasang calon (paslon).

Hal ini juga mencuat pasca Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten mempertanyakan simulasi pemungutan dan penghitungan yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota, dimana dalam dummy surat suara yang digunakan hanya terdapat dua pasangan calon (paslon) Presiden dan Wakil Presiden.

Bawaslu juga menilai surat yang digunakan tidak sesuai fakta jika terdapat tiga paslon yang ikut dalam kontestasi yakni Anies R. Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Direktorat Isu Strategis dan Narasi Politik TPD Provinsi Banten Ganjar-Mahfud, Yeremia Mendrofa mengatakan, pihaknya mengusulkan agar KPU kembali melakukan simulasi ulang Pemilu 2024. Ini agar memberikan pendidikan dan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana tata cara memilih yang benar.

“Kami di berbagai daerah sudah melakukan protes. Dan kami minta agar KPU melakukan simulasi ulang yang sesuai kondisi yang ada,” kata Yeremia, Kamis (4/1/2024).

Terkait alasan KPU jika contoh surat suara untuk simulasi dicetak sebelum penetapan tiga paslon capres dan cawapre, Yeremia menilai, hal itu bukan menjadi alasan.

“Tidak bisa (dibenarkan-red). Kalau cetak (contoh surat suara) sebelum (ada paslon) itu salah. Kan yang menetapkan paslon juga KPU,” ucapnya.

Menurut Yeremia, KPU harus bersikap profesional dan netral sehingga pemilu berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Profesionalisme tersebut juga dapat dilihat dari pelaksanaan simulasi yang dilaksanakan KPU.

“Jangan sampai pelaksanaan simulasi tidak sesuai kondisi yang ada. Simulasi itu kan melaksanakan praktik sesuai dengan kondisi sebenarnya, dimana (Pilpres 2024-red) ada tiga paslon, jadi kertas suaranya juga ada tiga paslon sehingga tidak salah,” ujarnya.

Ketua Komisi V DPRD Banten itu juga menilai, simulasi pemilu yang hanya mencantumkan dua paslon bisa menimbulkan persepsi yang salah pada masyarakat.

“Simulasi ini menimbulkan persepsi di masyarakat yang gaduh, sehingga KPU perlu lakukan evaluasi dengan simulasi yang semestinya yakni mencantumkan tiga paslon,” katanya.

Seharusnya, lanjur Yeremia, simulasi Pemilu 2024 menjadi sarana pendidikan untuk memberi pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang tata cara memilih.

“Kalau simulasinya dilaksanakan tidak benar, bagaimana nanti jalannya pemilu. Ini akan membingungkan masyarakat saat pemilihan,” katanya.

Sementara, Ketua KPU Provinsi Banten Mohammad Ihsan menjelaskan, simulasi pemungutan dan penghitungan suara salah satunya bertujuan untuk mengedukasi PPK dan PPS.

Hal ini agar mereka mendapatkan referensi untuk disampaikan ke petugas KPPS yang akan ditetapkan pada 24 Januari 2024. Sebab, KPPS harus diberikanpemahaman yang utuh.

“Simulasi ini juga menerangkan secara detail bagaimana memberikan pelayanan di tempat pemungutan suara (TPS) untuk masyarakat atau pemilih yang memiliki hak suara,” ungkap Mohammad Ihsan.

Selain itu, kegiatan simulasi ini untuk memberikan gambaran nyata di lapangan tentang pencegahan dini dan mitigasi masalah yang muncul.

KPU Provinsi Banten, melalui monitoring pelaksanaan simulasi tungsura ini juga turut memastikan bahwa dari enam tahapan yang akan disimulasikan.

Ihsan mengatakan, bahwa surat suara yang dipakai merupakan surat suara yang dirancang khusus untuk keperluan simulasi, sehingga tidak menggunakan simbol, warna dan unsur lain yang melekat pada
peserta pemilu yang sesungguhnya.

Alasannya agar tidak di salahgunakan
untuk membangun persepsi pemilih untuk memilih calon tertentu.

“Substansi kegiatan simulasi ini untuk pembelajaran terkait logistik pemilu di
TPS, tata cara pemungutan dan penghitungan suara, penggunaan Sirekap,” ucapnya.

“Kemudian mengukur durasi sebagai antisipasi waktu, dan fasilitas yang dibutuhkan TPS, mitigasi TPS rawan bencana, maka simulasi ini digunakan untuk memberikan gambaran utuh,” sambung Ihsan. (Mir/Red)

Temukan Berita BantenNews.co.id di Google News