TANGERANG – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menilai, reformasi birokrasi tematik berdampak untuk meningkatkan pelayanan publik. Terutama dalam percepatan pembangunan di tanah jawara seperti penekanan angka stunting hingga menjaga iklim investasi.
Hal itu diungkapkannya dalam Al dalam Ekspedisi Reformasi Birokrasi Tematik Berdampak di Halaman Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Banten pada Minggu (29/10/2023). Acara tersebut masih dalam bagian rangkaian HUT ke-23 Provinsi Banten.
“Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemprov Banten saat ini melaksanakan reformasi birokrasi tematik berdampak. Utamanya dalam upaya menekan angka kemiskinan ekstrem dan stunting, pengendalian inflasi, serta menjaga iklim investasi,” ungkapnya.
Al Muktabar mengatakan ekspedisi reformasi birokrasi tematik berdampak diharapkan dapat menggerakan roda ekonomi masyarakat. Mampu memberikan nilai tambah bagi para masyarakat.
“Kegiatan yang kita lakukan ini tentunya pentahelix. Dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat, kita terus mengupayakan momen seperti ini untuk menggerakkan roda ekonomi khususnya di UMKM,” ungkap Al Muktabar.
Dalam kesempatan itu, Al Muktabar juga menyalurkan bantuan kepada masyarakat Kota Tangerang. “Bantuan ini sebagai tali asih kita. Mohon jangan dilihat nilai bantuannya, tetapi ini bagian dari kebersamaan kita,” ungkapnya.
“Mudah-mudahan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita. Dan itu yang disebut dengan pemerintah hadir,” pungkasnya.
Pada kesempatan itu, Al Muktabar juga melepas para peserta Gowes Nusantara yang turut memeriahkan kegiatan.
Sementara, Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin mengatakan dalam mewujudkan reformasi birokrasi tematik berdampak dibutuhkan sinergi dan kolaborasi semua pihak, baik itu pemerintah, masyarakat maupun stakeholder terkait.
“Kita terus membangun kolaborasi dan sinergi dengan masyarakat, karena pada dasarnya reformasi birokrasi yang kita lakukan dalam pelayanan publik ini untuk masyarakat, agar dapat cepat, tepat dan mudah serta menyenangkan bagi masyarakat. Ini tidak bisa dilakukan sendirian, tetapi ini perlu ada sinergi kolaborasi dengan semua stakeholder,” tandasnya.
Selanjutnya, Al Muktabar bersama dengan Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten Yeremia Mendrofa, Forkopimda Kota Tangerang, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgojanti dan sejumlah eselon II di Lingkungan Pemprov Banten serta tamu undangan meninjau pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis beru0a pengecekan kolesterol serta gula darah, bazar pangan murah, layanan samsat, layanan KTP elektronik, dan stand UMKM.
Sebagai informasi, alokasi bantuan sosial dari Pemprov Banten kepada masyarakat Kota Tangerang terdiri dari, bantuan untuk anak stunting sebanyak 100 orang, berupa paket makanan bernutrisi, bantuan sosial anak sebesar Rp 500 ribu untuk 80 anak dengan jumlah Rp 40 juta.
Kemudian, bantuan sosial lanjut usia sebesar Rp 750 ribu untuk 800 orang dengan jumlah Rp 600 juta, bantuan sosial untuk penyandang disabilitas sebesar Rp 500 ribu untuk 70 orang dengan jumlah Rp 35.000.000.
Kemudian bantuan jaminan sosial keluarga dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem sebesar Rp 500 ribu untuk 2.000 orang dengan jumlah Rp 1 miliar.
Selanjutnya, Pemprov Banten juga memberikan bantuan beras perlindungan sosial sebanyak 10 Kilogram kepada 17.997 orang dan bantuan ikan konsumsi 1 Kilogram sebanyak 100 paket.
(Red)
