SERANG – Masa jabatan Penjabat (Pj) Gubernur Al Muktabar akan habis dalam beberapa pekan lagi. Namun isu santer dalam dua hari terakhir adalah akan dilakukan pelantikan pejabat eselon III dan IV secara besar-besaran.
“Harusnya kan hari Jumat (31/3/2023) kemarin sudah dilakukan pelantikan, namun karena saking banyaknya yang akan dilantik sehingga BKD tidak keburu memberikan surat undangan pelantikan, maka diundur menjadi hari Senin (3/4/2023) besok,” demikian ungkap seorang ASN kepada Bantennews.co.id, Minggu (2/4/2023).
Rumor yang berkembang terdapat 487 jabatan eselon lll dan IV yang akan dimutasi, rotasi maupun promosi. Jika benar, ini adalah jumlah mutasi jabatan yang terbesar. Sebab Gubernur Banten definitif yang dipilih langsung rakyat serta mendapat legitimasi kuat saja, belum pernah melakukannya.
Gelagat janggal ini mendapat sorotan tajam dari aktivis antikorupsi Uday Suhada. Menurut Uday, ini patut dipertanyakan, ada motif apa dibalik rencana mutasi dalam waktu itu, ditengah gonjang-ganjing nama Al Muktabar terancam tidak masuk ke dalam usulan calon Penjabat Gubernur berikutnya.
Menurut Uday, yang harus diprioritaskan dalam manajemen kepegawaian Pemprov Banten saat ini adalah pengukuhan para ASN pada jabatan definitifnya pasca perubahan organisasi OPD, karena sejak Januari lalu mereka mayoritas berstatus Pelaksana Tugas (Plt).
“Status Plt ini membuat resah mayoritas ASN, menurunkan kinerja dan mengganggu pelayanan publik,” tegas Uday.
“Namun siapa yang mengambil manfaat dari kebijakan Pj Gub yang sangat mendadak dan di waktu yang tidak tepat ini?,” tanya Uday.
Rencana mutasi besar-besaran itu ditengarai sebagai bagian dari kompromi politik dengan pihak-pihak tertentu agar Al Muktabar mendapat dukungan untuk diajukan oleh DPRD sebagai calon Penjabat Gub Banten.
“Jika ini terjadi maka manajemen ASN akan rusak, profesionalisme dan netralitas ASN semakin jauh dari harapan,” tegas Uday.
Sebelumnya beredar pembicaraan yang hangat di grup medsos, bahwa rencana mutasi itu sebagai bentuk imbal balik agar nama Al Muktabar masuk kedalam usulan DPRD yang harus diserahkan ke Kemendagri pada Kamis mendatang.
“Semacam barter, beberapa fraksi bersedia memberikan dukungan kepada Al Muktabar, asal dia mau melantik pejabat eselon 3 dan 4 yang diusulkan oleh DPRD,” menurut pesan yang tersebar di Group-group WA, Kamis (30/3/2023).
Dalam pesan berantai disebutkan jika Pj. Gubernur Banten Almuktabar siap memenuhi permintaan tersebut dan langsung meminta Sekjen Kemendagri Suhajar untuk mengabulkan permohonan mutasi.
“Infonya Pak Sekjen itu konconya Al Muktabar sehingga untuk izin kilat, Pj Gubernur Banten mendatangi Pak Suhajar. Dan, sudah menyiapkan “imbalan” untuk Pak Sekjen,” imbuh pesan itu.
Saat dikonfirmasi pesan yang tersebar tersebut, Ketua DPRD Banten Andra Sony, tidak merespon panggilan wartawan media ini. Seolah kompak, Al Muktabar juga tak merespon kabar miring ini.
Menyikapi isu tersebut, Uday Suhada yang juga Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) ini meminta DPRD Banten agar tidak main-main dengan persoalan ini. Sebab mempertaruhkan nasib belasan juta rakyat Banten.
“Saya ingin mengingatkan, jangan main-main, sebab bisa jadi petaka bagi banyak pihak,” ujarnya
Uday menambahkan, sejak akhir tahun 2022, pihaknya gencar mengkritisi kebijakan Pj Gub Al Muktabar, merupakan hasil kajian yang dilakukan oleh KMSB (Koalisi Masyarakat Sipil Banten).
“Bagi kami, kepemimpinan Al telah gagal. Gaya kepemimpinannya one man show. Dan soal gaya ini tak ada satu pihak pun yang membantahnya,” tukas Uday.
“Saya tidak membenci Pak Al, tapi saya lebih sayang kepada orang-orang di sekelilingnya,” ungkap Uday.
Uday mengaku dirinya dan kawan-kawan di KMSB tidak memiliki kandidat Pj Gubernur berikutnya.
“Siapapun akan kita dukung, sepanjang mau mendengar aspirasi berbagai komponen Banten, dan tidak semau gue dalam mengambil kebijakan,” pungkasnya. (Mir/Red)
