CILEGON – Sejak didirikan pada 2016 silam, pasar rakyat Tegal Bunder di Kelurahan Tegal Bunder, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon hingga saat ini tak kunjung diisi penuh pedagang. Pedagang lebih memilih berdagang di tempat yang lama, yakni di seberang areal bangunan baru dan menolak rencana relokasi yang menjadi tujuan awal dibangunnya pasar di atas lahan eks bengkok seluas 2.500 meter persegi tersebut.
Pantauan BantenNews.co.id, hanya sekira dua kios yang terisi dari total puluhan kios dan emprakan yang dibangun dari dana hibah Kementerian Koperasi dan UKM itu. Kondisi tersebut tak pelak mengakibatkan bangunan pasar terkesan lengang dan sepi dari pembeli sehingga persoalan ini pun dikeluhkan pedagang lantaran merasa sudah mengeluarkan uang sewa.
“Di pasar yang baru ini sepi. Kontraknya itu lima tahun sekali ke koperasi, kalau ngga salah Rp5 juta atau Rp3 juta, persisnya saya lupa. Tadinya malah ada uang kebersihan juga, tapi di sininya ngga maju, gimana,” ungkap Muhibah, salah seorang pedagang yang ditemui di lokasi, Senin (5/11/2018).
Di dalam areal bangunan pasar dipenuhi sampah plastik yang berserakan. Selain itu sejumlah fasilitas umum seperti toilet dan lainnya dalam kondisi rusak. Dikatakan Muhibah, mengikuti tradisi di pasar yang lama, aktivitas pasar biasa dilakukan selama dua hari dalam sepekan, yakni pada Selasa dan Jumat. Namun lantaran desakan kebutuhan, di luar jadwal itu pun dirinya terpaksa harus berdagang. “Ya kalau ada yang mau beli, saya buka (berjualan),” terangnya.
Di tempat yang sama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Cilegon, Tb Dikrie Maulawardhana mengatakan, hibah bantuan dari kementerian itu diperoleh saat status OPD yang ia pimpin masih dikenal dengan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi. Bantuan saat itu langsung diserahkan ke pihak koperasi di daerah tersebut yang merupakan pengelola pasar.
“Hibah Rp1 miliar dari Kementerian itu langsung ke koperasi, jadi koperasi yang melakukan pelelangan sampai terbangunnya pasar ini. Setahu saya, saat itu pihak koperasi selaku pengelola sudah melakukan berbagai kegiatan untuk meramaikan pasar ini ya, tapi kenyataannya sekarang kan masih sepi. Saya sendiri elum tahu kendalanya, makanya kita akan undang seluruh pedagang dan pemilik kiosnya untuk bermusyawarah,” katanya.
Dijelaskannya, semula dibangunnya areal pasar yang baru itu lantaran keberadaan pasar yang lama sudah tidak memungkinkan dan kerap mengakibatkan kemacetan.
Persoalan tidak efektifnya pemanfaatan bantuan hibah dari pemerintah pusat ini pun mengundang perhatian Anggota Komisi III DPRD Cilegon, Rahmatulloh yang juga langsung terjun ke lokasi.
“Saya mengamati, sayang kalau aset yang sudah dimiliki ini tidak dapat dinikmati pedagang, padahal hasil reses saya dulu, masyarakat itu menginginkan agar dibangunkan pasar yang keberadaannya tidak menganggu lalu lintas kendaraan. Kalau begini kan, perekonomian di Tegal Bunder ini tidak dapat berjalan dengan baik. Padahal kan jelas, perekonomian yang baik itu terjadi di pasar,” katanya.
Politisi partai Demokrat ini menyesalkan kondisi itu. Selain diminta oleh Disperindag, menurutnya selaku wakil rakyat dari wilayah itu dirinya pun memiliki tanggung jawab untuk memajukan perekonomian yang seharusnya dapat berjalan dengan baik.
“Bagaimana persoalan ini bisa terjadi, kita akan cari tahu mengapa pedagang yang lama memilih bertahan dan tidak mau menempati tempat baru ini. Apalagi masyarakat di sini sekarang sudah banyak yang tak lagi bertani, karena upah bertani jauh lebih mahal dari mereka berdagang,” terangnya. (dev/red)
