PANDEGLANG – Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Banten mencatat ada sebanyak 5.644 orang warga Kabupaten Pandeglang pada tahun 2023 mengalami stunting. Bahkan, sebanyak 159.415 orang diantaranya berisiko mengalami stunting.
Kepala Satgas Percepatan Penurunan Stanting Provinsi Banten, Maksudi mengatakan, sesuai data dari Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPGBM) ada sebanyak 159.415 orang di Kabupaten Pandeglang yang berisiko dapat mengalami stunting. Hal itu menunjukkan kalau jumlah keluarga berisiko stunting di Kabupaten Pandeglang sangat tinggi.
Berdasarkan jumlah yang ada, dari 5.664 orang yang mengalami stunting sebanyak 3.964 orang balita pendek dan 1.700 orang balita sangat pendek. Meski demikian, dirinya mengklaim jika jumlah tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan.
“Kalau kita lihat di Kabupaten Pandeglang ada tren penurunannya, dari tahun 2021 sebanyak 37,8 persen, sedangkan 2022 menjadi 34,16 persen,” kata Maksudi usai kegiatan koordinasi pencegahan stunting tingkat Kabupaten Pandeglang di Aula Oproom Setda Pandeglang, Kamis (16/2/2023).
Maksudi menyebut, pencegahan dan upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Pandeglang tidak bisa hanya dilakukan oleh 1 pihak saja melainkan harus melibatkan semua pihak mulai dari tingkat kabupaten hingga aparatur di tingkat bawah.
“Agar semuanya bisa berkolaborasi sehingga timbul data percepatan stanting, mulai dari tim percepatan penanganan stunting kabupaten Pandeglang, camat, Desa, Korluh (Koordinator penyuluh) Kabuapten Pandeglang agar bisa di kolaborasikan dengan setiap OPD,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Pandeglang, Didi Mulyadi menambahkan, sejauh ini pihaknya terus berupaya untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Pandeglang dengan cara melakukan koordinasi dari tingkat kabupaten hingga tingkat bawah.
“Kegiatan ini juga salah satu upaya dalam percepatan penurunan stunting, dalam upaya koordinasi dari tingkat kabupaten sampai desa, ada juga TPK (Tim pendamping Keluarga). Kalau kita lihat tiap tahun mengalami penurunan, dari tahun 2022 sebanyak 34,16 persen sedangkan kita tergetkan tahun 2023 menjadi 29,11 persen,” tambahnya. (Med/Red)
