TANGERANG – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, penduduk miskin esktrem Provinsi Banten 2022 mencapai 1,18 persen, turun 0,32 persen dari 2021. Dari delapan kota kabupaten di Provinsi Banten, penurunan penduduk miskin ekstrem tertinggi tercatat adalah di Kota Tangerang, sebesar 0,86 persen dari 1,61 persen pada 2021 menjadi 0,75 persen di 2022.
Statistisi Ahli Madya, BPS Provinsi Banten, Awang Pramila mengungkapkan angka ini didapat melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Ini merupakan survei yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial kependudukan yang relatif sangat luas atau dikenal sebagai survei tergolong besar.
“Sehingga, bisa dipastikan angka ini tergolong akurat dengan situasi yang ada di wilayah tersebut. BPS mencatat penurunan penduduk miskin ekstrem Kota Tangerang cukup tinggi dibanding kota kabupaten lainnya di Provinsi Banten. Ini bisa menjadi hitungan nyata, bahwa program yang dilaksanakan Pemkot Tangerang berjalan dengan baik,” ungkap Awang, saat ditemui usai FKP RPD 2024-2026, di dPrima Hotel Tangerang, Kamis (19/1/23).
Kata Awang, jika program yang telah dijalani Pemkot Tangerang dapat dilakukan lebih konsisten lagi, bahkan diperkuat dengan program baru lainnya. Maka, angka penduduk miskin ekstrem di Kota Tangerang pada tahun depan bisa saja hilang.
“Namun, sebagai evaluasi program yang disalurkan jangan sekadar bantuan semata, mungkin bisa diperkuat bagaimana memperdayakan mereka. Karena bisa saja, mereka memiliki fisik yang lemah dan tidak memiliki kemampuan. Pastinya, sisa penduduk miskin ekstrem ini penanganannya akan lebih keras lagi, harus dengan program yang lebih luas lagi dan menyentuh akar permasalahan dari penduduk miskin ekstrem tersebut,” tegas Awang.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kota Tangerang, Decky Priambodo menyatakan intervensi yang dilakukan Pemkot Tangerang dalam menurunkan angka penduduk miskin ekstrem di Kota Tangerang cukup banyak. Selain fokus pada sektor Dinas Sosial (Dinsos) dengan beragam bantuan permakanan dan lainnya, Pemkot Tangerang juga menjaga harga pangan tidak naik dengan program Pasar Murah dan sebagainya.
Disamping itu, dalam dunia pendidikan selain menyediakan infrastruktur yang memadai, program berkelanjutan dalam menunjang kualitas pendidikan pun terus digalakan. Diantaranya, bantuan uang pangkal masuk sekolah swasta kepada 3.896 siswa, bantuan sekolah gratis di 298 SD dan 33 SMP, bantuan biaya operasional inklusif di 50 SDN dan 13 SMPN, bantuan SPP bulanan kepada 39.212 siswa SD dan SMP swasta dan negeri, bantuan biaya pendidikan jejang perguruan tinggi kepada 298 mahasiswa, hingga insentif kepada 19.151 tenaga pendidik.
“Dalam dunia kesehatan, Pemkot Tangerang memfasilitasi satu RSUD, enam RS khusus, 25 RS swasta, satu Labkesda, 38 Puskesmas yang 12 diantaranya memiliki rawat inap 24 jam, 31 unit Posyandu serta layanan ambulance dan mobil jenazah gratis. Bahkan, 369.612 masyarakat menerima manfaat bantuan pembayaran iuran BPJS Kesehatan,” papar Decky.
Lanjutnya, Pemkot Tangerang pun masih konsisten dengan virtual job fair yang berhasil membuka 53.951 lowongan pekerjaan dan sukses menyerap 14.163 tenaga kerja baru, baik dalam maupun luar Kota Tangerang. “Untuk memperkuat capaian ini, dan terus menurunkan angka penduduk miskin ekstrem di Kota Tangerang, paling penting adalah memaksimalkan data yang valid. By name by address, sehingga program yang dilahirkan intervensinya akan langsung ke titik sasaran,” kata Decky.
Menanggapi kondisi ini, Kepala Bappeda, Provinsi Banten, Mahdani mengakui Kota Tangerang sebagai kota maju dengan kemampuan keuangan yang kuat, tentu Kota Tangerang sudah tergolong kota yang memiliki capaian bagus. Kota Tangerang sudah bergerak maju sesuai target yang dipasang oleh nasional maupun Provinsi Banten.
“Provinsi Banten, dengan data ini pastinya mengapresiasi dengan baik atas kemajuan dan capaian yang dimiliki Kota Tangerang saat ini. Jangan lengah, ayo sama-sama bergerak untuk menyelesaikan tugas lainnya, dan konsisten menjaga apa yang sudah ada,” tegas Mahdani.
(Ril/Red)
