Beranda Peristiwa Mahasiswa Desak Kemendagri Evaluasi PJ Gubernur Banten

Mahasiswa Desak Kemendagri Evaluasi PJ Gubernur Banten

Forum Mahasiswa Banten saat demo depan gedung Kemendagri. (IST)
Follow WhatsApp Channel BantenNews.co.id untuk Berita Terkini

JAKARTA – Forum Mahasiswa Banten (FMB) melakukan unjuk rasa di halaman gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat (20/1/2023). Aksi ini bersamaan dengan saat Inspektorat Jenderal Kemendagri melakukan evaluasi terhadap kinerja Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar.

Mereka membentangkan spanduk bertuliskan “FMB Mendesak Mendagri untuk Mengganti Pj Gubernur Banten”.  Aceng Hakiki, korlap aksi,  menilai tidak ada kebijakan Al Muktabar yang membumi. Justru ia cenderung melakukan segala sesuatunya sendirian.

“Kedatangan kami ke Kemendagri hari ini untuk mendesak Pak Mendagri agar segera mengganti Pj. Gubernur Banten. Sebab jangankan melakukan reformasi birokrasi, ini sebaliknya, malah membuat kegaduhan dan keresahan di lingkungan birokrasi,” kata Aceng.

Aksi yang baru berjalan sebentar itu diwarnai dengan perampasan KTP mahasiswa peserta aksi yang dilakukan oleh orang tak dikenal. Berdasarkan pantauan wartawan di lapangan, saat aksi unjuk rasa berlangsung, di dalam kantor Inspektorat Jenderal Kemendagri sedang dilakukan evaluasi terhadap kinerja Pj Gubernur Banten. Tak seperti sebelumnya yang hanya datang sendiri, kali ini Al Muktabar mengerahkan sejumlah pejabat Pemprov Banten untuk mendampinginya saat evaluasi.

Seperti diketahui bahwa belakangan kinerja Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten menjadi sorotan publik Banten. Salah satunya ketika Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB) melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Banten, Rabu (18/1/2023). Dalam kesempatan itu, Uday Suhada sebagai Koordinator Presidium KMSB menyampaikan tiga rekomendasi. Pertama, mendesak Pimpinan DPRD untuk membawa aspirasi itu ke Badan Musyawarah untuk kemudian mengusulkan agar Al Muktabar diganti sebagai Pj. Gubernur Banten. Kedua, meminta DPRD menghentikan pembahasan perubahan SOTK. Ketiga, meminta DPRD melakukan koordinasi dengan Kemendagri terkait dengan kinerja Al Muktabar yang dipandang gagal.

(Red)

Temukan Berita BantenNews.co.id di Google News