CILEGON – Persoalan rusaknya kondisi infrastruktur jalan di lingkungan Sumampir Timur, kekurahan Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon dikeluhkan warga setempat.
Dalam momen reses III Tahun 2022 Anggota Komisi III DPRD Cilegon, Rahmatulloh pada Minggu (11/9/2022) ini, warga mengungkapkan kerusakan akses penghubung ke Lingkungan Martapura, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang itu yang sudah berlangsung cukup lama dan tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah daerah.
“Saya prihatin ketika melihat kondisi jalan di Pabean, atau di Kavling Blok D yang sebelumnya rusak dan sekarang di-hotmix, sementara jalan di lingkungan kami dibiarkan ajur mukmuk belum juga diperbaiki. Memang kerusakannya karena faktor usia, nah kami minta Pak Haji Rahmatulloh untuk mengawal lagi perbaikannya. Saya yakin Pak Haji Rahmatulloh ini orang yang amanah, karena beliau juga lah dulu yang mengawal akses ini sampai menjadi jalan tembus ke Martapura,” ungkap Supandi Harsono, Tokoh Masyarakat setempat dalam penyampaian aspirasinya.
Menanggapi aspirasi itu, Rahmatulloh mengaku akan segera menindaklanjutinya untuk disampaikan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU-TR) Kota Cilegon.
“Jalan dengan kondisi baik itu adalah hak masyarakat untuk menikmati hasil pembangunan, selain pendidikan dan kesehatan. Kalau kondisi jalan lingkungannya saja rusak, berarti kan hasil pembangunan itu belum dapat dinikmati masyarakat kami. Karena itu hak masyarakat, maka tentu akan menjadi kewajiban bagi saya untuk diperjuangkan,” katanya.
Dalam kapasitasnya sebagai Anggota Badan Anggaran DPRD Cilegon, Rahmatulloh bahkan menegaskan akan berkomitmen penuh memperjuangkan kenyamanan pada fasilitas infrastruktur jalan sekira satu kilometer itu seperti yang diharapkan warga.
“Saya sudah sampaikan persoalan ini dalam rapat gabungan anggaran perubahan kemarin, agar DPU-TR jangan sampai tidak menganggarkan perbaikan jalan di Sumampir Timur. Terserah apakah mau dibeton atau diaspal. Karena, DPU-TR sendiri sejauh ini anggarannya masih besar, mengingat baru hanya mampu menyerap sekitar 20 persen dari anggaran belanja dinasnya tahun 2022 ini di kisaran Rp125 miliar, sementara waktu yang tersisa tinggal tiga bulan. Maka akan saya soal kalau itu tidak dapat disisihkan untuk perbaikan jalan di Sumampir. Jangan ini maunya malah minta tambahan anggaran Rp51 miliar untuk JLU (Jalan Lingkar Utara). Bila tidak, usulan tambahan anggaran itu akan saya tolak, karena saya tidak mau main-main kaitan kepentingan masyarakat,” tegas Wakil Rakyat asal Dapil IV Jombang-Purwakarta ini.
Reses tersebut turut dihadiri Sekretaris DPU-TR Cilegon, Suheri yang tidak menampik kondisi infrastruktur yang dikeluhkan warga tersebut.
“Aspirasi ini tentu akan saya komunikasikan dengan pimpinan sampai ke Bidang Bina Marga untuk mewujudkan kondisi jalan yang mulus, mungkin di-hotmix untuk jangka pendeknya. Ke depannya dapat dibeton atau dilebarkan. Semoga bisa diakomodir di anggaran perubahan tahun ini dan dapat kita kawal bersama-sama,” katanya.
Dalam reses yang dihelat di Lingkungan Sumampir Timur RT01/04 Kelurahan Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta itu, warga juga menyoal sulitnya mendapatkan peluang lapangan kerja, peningkatan fasilitas penunjang di Posyandu dan kesempatan akses pendidikan di sekolah negeri lantaran terkendala persoalan mekanisme dan aturan zonasi.
(dev/red)
