LEBAK- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Lebak menggelar aksi unjuk rasa terkait kenaikan hargaBahan Bakar Minyak (BBM), aksi unjuk rasa tersebut dilaksanakan di depan Gedung DPRD Kabupaten Lebak, Senin (29/8/2022).
Ketua HMI Cabang Lebak, Mulyana mengatakan, jika HMI merupakan bagian dari masyarakat sipil yang memiliki peran untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap setiap kebijakan pemerintah.
Akhir-akhir ini, Indonesia sedang menghadapi berbagai persoalan berbangsa dan bernegara yang kompleks, setelah Pandemi Covid-19 yang telah memporak porandakan persoalan nasional berlalu, kini muncul perang antara Ukraina dan Rusia yang tentu berdampak pada perekonomian dunia.
“Kontek global tersebut berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional terutama di sektor energi, naiknya harga minyak mentah dunia hingga diatas USD 100/barel berimplikasi pada pembengkakan beban subsidi bahan bakar minyak yang harus ditanggung oleh negara dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang pada tahun 2022 ini berjumlah Rp 502 triliun. Angka subsidi yang besar tersebut bahkan bisa mencapai sekitar Rp 698 triliun, jika kuota BBM bersubsidi yang ditetapkan sebanyak 23,05 juta liter (Pertalite) dan 15,1 juta liter (solar) akhirnya jebol, maka Pemerintah Indonesia masih memberlakukan subsidi kepada 3 jenis BBM yakni pertalite, Solar dan Pertamax,” kata Mulyana saat ditemui saat melakukan aksi unjuk rasa, Senin (29/8/2022).
Ia menjelaskan, merespon persoalan rencana kenaikan BBM bersubsidi, kenaikan tarif dasar listrik dan adanya mafia di sektor migas dan tambang di Indonesia, maka HMI cabang Lebak menyatakan sikap sebagai berikut. m
“Menolak rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik dan terakhir mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak, gas dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir,” ujarnya.
Mulyana menambahkan, dalam mengatasi kondisi tersebut pemerintah seharusnya bisa membatasi dan memperbaiki kondisi ekonomi rakyat.
“Jadi pemerintah harus memperkuat ekonomi rakyat dulu, membatasi penerima BBM bersubsidi, mengalokasikan pendapatan yang besar, melakukan relokasi anggaran belanja dan mendorong percepatan transisi energi fosil ke energi terbarukan,” ucapnya. (San/Red)
