PANDEGLANG – Warga di Desa Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang mengharapkan adanya tempat wisata di kecamatan mereka. Hal tersebut lantaran masyarakat mengaku harus pergi ke jauh ketika akan melakukan kunjungan wisata.
Hal itu disampaikan seorang warga Desa Bojong, Bahrum Muhit saat mengikuti reses masa persidangan III tahun sidang 2021-2022 anggota Fraksi PKS Komisi III DPRD Provinsi Banten, Nurul Wasi’ah di Kampung Warung Buka, Desa Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, Banten.
Menurut Bahrum, selama ini ketika warga Bojong ingin melakukan wisata mereka harus pergi ke daerah perkotaan atau wilayah pesisir pantai yang lokasinya jauh dari desa mereka. Hal itu disebabkan karena di daerah mereka tidak ada tempat wisata.
“Masyarakat di Bojong itu kalau mau berwisata jauh ya. Di Bojong sama sekali belum ada untuk pariwisata dan di Bojong sendiri banyak lahan, cuman memang kurang ada penyuluh sehingga banyak lahan mati padahal potensi wisatanya lumayan,” kata Bahrum, Selasa (2/8/2022).
Ia mengaku, kendala yang selama ini dihadapi warga ketika ingin membangun tempat wisata ialah terkait perizinan. Oleh sebab itu, dirinya meminta adanya pendampingan dari dewan maupun dinas terkait bagi warga yang ingin membuka tempat wisata.
“Kendalanya soal perizinan karena kami belum tahu perizinannya harus kemana, terus masalah modal juga tidak bisa terpenuhi. Kalau ada investor yang bisa kerja sama kami siap. Kedepannya kami mau mengajukan untuk tempat wisata di Bojong ke ibu dewan Nurul yang dari provinsi,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Nurul Wasi’ah menyampaikan, untuk membuat sebuah tempat wisata di satu daerah yang pertama harus dilakukan adalah masyarakat sekitar harus sadar dulu terkait wisata. Selain itu, di tempat tersebut juga harus ada penggiat wisata seperti Kelompok Sadar Wisata.
Sedangkan terkait masalah perizinan, kata Nurul, itu harus diuraikan terlebih dahulu permasalahan yang dihadapi sehingga menemukan solusi yang untuk warga.
“Kesulitan izinnya itu dimana jadi harus diuraikan dulu kesulitannya dimana, kalau ada kesulitan silakan komunikasi dengan Komisi III atau Dinas Pariwisata. Sebenarnya pendampingan itu ada di Dinas Pariwisata, nanti diberikan pendampingan dan pencerahan tapi harus dibentuk dulu Pokdarwis nya. Intinya kami siap memfasilitasi mereka,” tambahnya. (Med/Red)
