CILEGON – Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Cilegon, Tb Iman Ariyadi lagi-lagi melayangkan kritik tajam pada kinerja pemerintahan daerah. Kali ini, mantan Walikota Cilegon dua periode itu menyoal komitmen Pemkot Cilegon dalam memperjuangkan keberlangsungan nasib ribuan tenaga honorer Kota Cilegon yang dikabarkan akan dihapus oleh pemerintah pusat tahun depan.
Hal itu dijelaskan Iman merujuk data yang diperoleh berdasarkan daftar formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tiap Kabupaten/Kota pada tahun 2022 ini yang dilansir oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
“TKK (Tenaga Kerja Kontrak) dan THL (Tenaga Harian Lepas) itu akan hilang di tahun 2023 diganti PPPK. Saya lihat di Kabupaten Tangerang itu yang hampir 3.000 (THL dan TKK) yang akan direkrut PPPK, Kota Tangerang 3.000 lebih, Kota Serang 1.000 lebih. Nah Kota Cilegon hanya 263, sementara jumlah TKK dan THL di Cilegon itu sekitar 4.500, jauh sekali (kuota formasi) angkanya. Lalu pegaweanne ape (kerjanya apa-red) Walikota dan Wakil Walikota ?,” tanya Iman dalam orasi politiknya pada pelantikan dan pengambilan sumpah pengurus partai Golkar Cilegon di tingkat Kecamatan Jombang dan Purwakarta di Kelurahan Gedong Dalem, Sabtu (25/6/2022).
Minimnya upaya pemerintah daerah dalam memperjuangkan nasib tenaga honorer itu dipandang jauh bertolak belakang dengan janji politik Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, Helldy Agustian dan Sanuji Pentamarta kaitan menyediakan 25 ribu lapangan kerja yang masih jauh panggang dari api.
“Saya sudah hitung, kalau (janji politik kaitan lapangan kerja diasumsikan-red) 5 ribu setahun, maka masyarakat di Jombang dan Purwakarta penganggurannya hanya menjadi 1 persen. Maka saya akan ingatkan terus, agar sesuai dengan kebijakan,” katanya.
Iman memandang, minimnya perolehan kuota itu tak ayal akan berdampak pada pula pada sumbangan angka pengangguran di Kota Cilegon yang dikhawatirkan akan berdampak pula pada peningkatan angka kriminalitas.
“Berarti siap-siap, sebentar lagi akan ada pengangguran baru. Maka saya minta ke DPRD, kalau PPPK ini nanti (kuota formasinya) hanya 263, lalu akan ada ribuan TKK dan THL yang akan diberhentikan, saya arahkan lagi Golkar untuk melakukan interpelasi kepada Walikota dan Wakil Walikota Cilegon,” tegasnya.
(dev/red)
