SERANG – Kisruh buruh jebol kantor Gubernur Banten saat aksi pada, Rabu (22/12/2021) lalu terus bergulir. Bahkan Ditreskrimum Polda Banten telah menetapkan 6 tersangka dan 2 diantaranya ditahan polisi karena dugaan pengrusakan pintu ruang kerja Gubernur Banten Wahidin Halim.
Terkait hal itu, Ketua DPD SPN Banten, Intan Indria Dewi mengatakan, pihaknya bersana seliruh serikst pekerja lintas federasu telah membentuk tim bantuan hukum yang terdiri daei beberapa advokat.
“Sudah kita buat membela dan mendampingi kawan-kawan yang dilaporkan. Yang jadi tersangka diantaranya buruh perempuan. Itu makanya bener-bener ini sudah keterlakuan ketika pemimpin daerah mau melaporkan rakyatnya padahal rakyatnya mau ketemu menuntut kesejahterana upah layak. Nilai kemanusiannya di mana,” kata Intan, Senin (27/12/2021).
Terkait penangkapan terhadap oknum buruh, Intan menilai 0hal tersebut sebagai sesuatu yang berlebihan dari seorang pemimpin daerah yang seharusnya mengayomi masyarakat.
“Dari awal Gubernur Wahidiin Halim menjabat dia tidak pernah menemui buruh, baik saat buruh menyampaikan aspirasi,” jelasnya.
Kekecewaan buruh, lanjut dia makin bertambah lantaran stetmen Wahidin Halim ketika aksi buruh tanggal 6-10 Desember 2021 silam. “Stetmen beliau cendrung menyuruh pengusaha melakukan tindak pidana. Bahwa Gubernur menyuruh pengusaha memecat pekerjanya yang tidak menerima UMP 2,5 juta sebulan kita tahu bahwa namanya UMK di masing-masing kabupaten/kota tidak ada yang segitu,” sambungnya.
Intan mengaku, pernyataan Gubernur tersebut membuat massa buruh merasa sakit hati. “Maka terjadi spontanitas dari kawan- kawan di aksi 22 Desember di ruangan kantor Gubernur itu. 50 orang perwakilan yang diminta oleh Asda II untuk ditemui. Ketika pada waktunya mereka di kantor Gubernur tapi mereka tidak ada satu orang pun pejabat Pemprov yang menemui gitu akhirnya kawan-kawan masuk mencari mana pejabat yang mau menemui akhirnya masuk satu satu ada Gubernur atau tidak di sana. Ternyata tidak ada akhirnya terjadi seperti itu spontanitas kekecewaan berulang kali ke Gub-nya,” ujarnya.
Lebih lanjut menurut Intan, jika Gubernur membangun komunikasi yang baik dengan buruh tidak akan terjadi penjebolan kantor Gubernur Banten. “Coba saja gub membuka ruamg komunikasi dengan baik tidak akan hal ini terjadi,” tandasnya. (Mir/Red)
