SERANG – Ditreskrimsus Polda Banten menangkap Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus tindak pidana korupsi pada pekerjaan konstruksi fiktif pada PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Cabang Cilegon.
Hal tersebut terungkap saat press conference yang disampaikan oleh Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten AKBP Wiwin pada Kamis (23/12/2021).
Kepada awak media Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga menyampaikan DPO kasus tindak pidana Korupsi dengan modus proyek betonisasi fiktif yang terjadi di PT. BKI.
“Pada bulan sebelumnya kami telah melakukan press conference terkait penangkapan kepala Cabang PT. BKI Cabang Cilegon serta menetapkan MW (40), Direktur PT. Indo Cahaya Energi (ICE) sebagai DPO,” kata Shinto Silitonga.
Satu tersangka yang telah DPO cukup lama akhirnya pada tanggal 10 Desember 2021 Polda Banten telah melakukan penangkapan terhadap tersangka DPO di rumah keluarganya wilayah Jakarta Selatan.
Sementara itu Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten AKBP Wiwin menjelaskan penangkapan MW bedasarkan hasil penyelidikan dan profiling terhadap tersangka DPO sebelumnya pihak kepolisian menangkap JRA (51) mantan kepala cabang BKI Cilegon atas kasus konstruksi fiktif pada PT. BKI Cabang Cilegon.
“Setelah itu kami melakukan penyelidikan dan profiling terhadap tersangka DPO, dan melakukan penangkapan MW yang merupakan tersangka DPO atas kasus kontruksi fiktif, MW merupakan Direktur PT. Indo Cahaya Energi (ICE),”ujar Wiwin.
Wiwin menyampaikan atas perbuatannya MW akan dijerat pasal berlapis. “Kepada MW kami akan kenakan Pasal 2 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2001 dan juncto pasal 55 KUH Pidana dengan ancaman pidana 20 tahun penjara dan kita akan terapkan pasal tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau money laundry,” ujar Wiwin.
Wiwin menyampaikan Ditreskrimsus Polda Banten akan melakukan penelusuran aset untuk pengembalian kerugian negara. “Kami akan melakukan tracing asset yaitu penelusuran asset atau harta untuk mengetahui aliran dana tersebut kemana saja, dengan cara mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti transaksi keuangan dan non keuangan yang berkaitan dengan aset hasil perbuatan tindak pidana, setelah itu kami akan melakukan pengembalian aset recovery asset yaitu mengembalikan dana korupsi kepada negara,” kata Wiwin.
Wiwin mengatakan uang hasil korupsi ini digunakan MW untuk melakukan proses proyek kembali dengan beberapa rekannya. “Uang hasil korupsi PT. BKI digunakan untuk modal usaha bermain proyek dengan temannya yang saat ini juga tidak jelas, kami dari penyidik akan terus melakukan tracing asset guna pengembalian uang negara,”kata Wiwin.
Selanjutnya Shinto Silitonga menyampaikan pekerjaan fiktif tersebut total kerugian berdasarkan hasil audit kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Banten sebesar Rp4.489.400.213. “Sumber dana yang dikorupsi adalah dana milik PT. BKI tahun 2016, pengungkapan berawal adanya temuan dari SPI (Sistem Pengawasan Internal) PT BKI tahun 2017, pasca temuan tersebut, PT BKI Pusat kemudian melakukan pelaporan ke Polda Banten tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan, kasus ini ditangani di Direktorat Reserse Kriminal Umum,” ujar Shinto Silitonga.
Shinto Silitonga menjelaskan PT. BKI Cabang Cilegon merupakan BUMN yang bergerak dalam bidang pengklasifikasian semua kapal berbendera Indonesia, kedua tersangka terlibat dalam kasus kontruksi fiktif. “MW merupakan Direktur PT. Indo Cahaya Energi (ICE) yang bekerjasama dengan JRA (51) mantan kepala cabang BKI Cilegon melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) Pekerjaan Konstruksi Fiktif, yaitu pembangunan CSR-Drainage, Salak Landslide Assessment and Mitigation dan Brine Line Repair dilakukan di Kecamatan Kabandungan Sukabumi,” kata Shinto Silitonga.
Shinto Silitonga menjelaskan hasil koordinasi dengan Polda Metro Jaya MW tidak hanya terlibat perkara tipikor di Polda Banten. “Hasil Koordinasi dengan Polda Metro Jaya ternyata MW terlibat dalam kasus penipuan penggelapan nilainya fantastis yaitu sekitar Rp4 miliar dengan modus yang sama menjanjikan sebuah pekerjaan namun pekerjaan itu fiktif tapi uang diserap, kalau di PT. BKI merupakan uang negara, namun di Polda Metro Jaya merupakan uang pribadi,” kata Shinto Silitonga.
(Red)
