CILEGON – Belum lagi mengumumkan hasil seleksi terbuka (open bidding) lelang jabatan Komisaris dan Direksi pada dua BUMD, Pemkot Cilegon melalui Panitia Seleksi (Pansel) Mutasi dan Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dikabarkan diam-diam pada Rabu (3/11/2021) besok akan melaksanakan tes wawancara JPT terhadap 18 orang pejabat eselon II di lingkungan Pemkot Cilegon.
Sontak rencana pemerintah daerah melalui surat undangan Pansel Mutasi dan Rotasi JPT Pratama bernomor : 005/17/PANSEL/XI/2021 itu pun segera menuai kritikan tajam dari beberapa pihak. Salah satunya yakni dari Wakil Ketua I DPRD Cilegon, Hasbi Sidik.
“Jujur saja, saya bingung dengan cara berpikir pemerintah daerah saat ini. Banyak acara-acara yang tidak penting dilakukan, buang waktu dan ujungnya menghabiskan anggaran. Kalau sekadar mutasi dan rotasi bukan open bidding, untuk apa ada wawancara oleh Pansel, toh tradisinya mereka yang akan menjalani itu akhirnya tetap saja akan diwawancara oleh kepala daerah,” ujar Hasbi kepada BantenNews.co.id, Selasa (2/11/2021).
Hasbi memaklumi bila upaya tersebut dipandang Pemkot sebagai langkah wajib yang bersifat regulatif. Namun demikian, hal itu menurutnya tidak dibarengi dengan komitmen pemerintah daerah terhadap mekanisme sejenis pada dua BUMD yakni PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) dan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cilegon Mandiri yang lebih dulu melalui hal yang hampir sejenis sejak Juni lalu namun hingga sekarang hasilnya tak kunjung diumumkan.
“Hasil open bidding BUMD saja belum diumumin, ini malah sudah melakukan yang lain, kan aneh. Untuk hal seperti ini kan sebenarnya Walikota cukup berkoordinasi dengan Wakil Walikota saja. Apa ga ada pekerjaan yang lebih penting, yang lebih besar untuk masyarakat, ini urgensinya apa?,” tegasnya.
Baca : DPRD Desak Walikota Cilegon Segera Tentukan Pejabat BUMD Terpilih, Ini Alasannya
Pendapat lain terkait rencana tes wawancara JPT itu dilayangkan oleh Fauzi Sanusi. Akademisi Untirta ini menilai langkah pemerintah daerah ini semakin jelas menunjukkan kinerja Pemkot Cilegon di bawah kendali Helldy-Sanuji terlihat seperti orang bingung tak tahu arah.
Pasalnya, misi pertama sebagai implementasi dari visi Cilegon Baru adalah menghadirkan pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan sehingga dapat tercapai akuntabilitas dan profesionalisme aparatur.
“Realitasnya open bidding Direksi dan Komisaris dua BUMD saja tidak mampu diselesaikan dengan baik, bahkan terlunta-lunta sampai sekarang. Lalu dimana profesionalismenya? Apalagi jika dikaitkan visi ‘Modern’, saya khawatir pak Walikota dan Wakilnya tidak paham apa yang dimaksud dengan kata modern. Terlunta-luntanya sebuah kebijakan yang sangat penting dan strategis saja itu kontradiktif dengan visi ‘Modern’,” ucapnya santai.
Lebih jauh, Fauzi menyatakan rentang waktu 10 bulan menjabat dipandang sudah lebih dari cukup bagi seorang kepala daerah untuk belajar dan beradaptasi dari budaya organisasi swasta menuju budaya organisasi pemerintahan, mengingat waktu yang tersedia pada periode kepemimpinan yang sangat sempit.
“Saatnya mendengar dengan suara hati, menganalisa dan memutuskan secara cepat dan bijak harus sudah mulai diterapkan. Bukan sebaliknya merasa paling pandai dan menutup rongga-rongga sirkulasi informasi,” sindirnya.
Belum diketahui persis tahapan dan waktu yang akan dihabiskan Pemkot Cilegon dalam mutasi dan rotasi JPT tersebut. Ketua Pansel Mutasi dan Rotasi JPT Pratama Kota Cilegon, Maman Mauludin yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp tak merinci kaitan rencana acara yang akan dihelat di salah satu hotel di Kota Cilegon tersebut.
“Iya (besok ada tes wawancara mutasi rotasi JPT Pratama-red),” singkat Sekretaris Daerah Kota Cilegon ini membenarkan adanya rencana acara tersebut.
(dev/red)
