SERANG – Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) menegaskan, sistem pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sudah dibangun dengan baik. Hal itu juga menanggapi tudingan sejumlah aktivis dan pengamat yang menilai dirinya gagal dalam membangun sistem pemerintahan yang baik (good governance).
Tudingan itu juga bukan tanpa alasan, lantaran banyaknya kasus-kasus dugaan korupsi yang mencuat di Pemprov Banten dalam beberapa bulan terakhir.
“Siapa yang bilang sistemnya ngga bagus? Tanya dulu ke saya. Coba liat dulu, sistem yang kita bangun sudah bagus. Kalau ada (korupsi) itu mah oknum,” tegas WH, Kamis (16/9/2021).
WH mengatakan, selama kepemimpinannya Pemprov Banten terus didampingi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta instansi penegak hukum lainnya.
“Yang pertama undang BPKP ke Banten itu gubernur, yang pertahankan KPK sebagai pendamping itu gubernur,” kata WH.
Mantan Walikota Tangerang itu juga meminta semua pihak tidak melihat sistem pemerintahan yang dibangun hanya dari sisi politik saja.
“Lihat juga sudut pandang kesiapan perangkat. Karena dalam sistem itu kita menggunakan BPKP dan KPK dalam pengawasan. Mana ada provinsi yang mau diaudit. Dibina auditornya, dibina admisitratornya. Makanya jangan asal ngomong soal keuangan,” ucapnya.
Terkait upaya dalam mencegah terjadinya kasus korupsi dalam setiap program pengadaan barang dan jasa, WH mengaku, Pemprov Banten telah menandatangani MoU dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, BPKP, KPK dan BPK.
“Kita kerjasama dengan Kejaksaan. Tahun lalu juga sama, kita juga kerja sama dengan BPKP, KPK dan BPK. Itu buat hindari mark up. Jadi sekali lagi saya tegaskan, sistem birokrasi pemerintahan kita sudah bagus, (bila masih ada korupsi-red) itu mah oknum,” tandasnya. (Mir/Red)
