CILEGON – Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Wilayah Banten menganggarkan Rp24 miliar dari APBN untuk pelebaran gorong-gorong di sepanjang jalan di Kota Cilegon pada tahun ini.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU-TR) Cilegon, Muhammad Ridwan mengatakan alokasi anggaran untuk daerah tersebut diharapkan dapat membantu Kota Cilegon dalam mengatasi persoalan banjir yang biasa terjadi di 10 titik lokasi mulai dari simpang PCI sampai Ciwandan.
“Gorong-gorong di 10 titik tersebut akan dilebarkan merata dengan ukuran 2,5 X 5 meter. Memang ini belum memberikan solusi untuk mengurangi persoalan banjir, tapi setidaknya lebih mempercepat arus debit air,” ujarnya, Kamis (27/5/2021).
Dijelaskan Ridwan, 10 titik yang direncanakan itu tersebar di enam kelurahan yakni Cibeber, Ramanuju, Samangraya, Warnasari, Kubangsari dan Tegal Ratu. “Kita apresiasi adanya anggaran dari BP2JN ini. Pekerjaannya diperkirakan akan dimulai bulan Juli, tapi sebelumnya kita akan survei titik-titik wilayah yang rawan banjir itu,” imbuhnya.
Namun demikian, lanjut Ridwan, terkait dengan banjir yang biasa melanda di sekitar wilayah Kelurahan Kubangsari, pemerintah daerah perlu berkoordinasi lebih lanjut dengan PT Krakatau Steel (KS) untuk kanal pembuangan air dengan volume yang lebih besar.
“Salah satu penyebab banjir di kita itu kan karena kecilnya gorong-gorong, cuma kan di beberapa titik itu kita perlu berkoordinasi lagi dengan PT KS karena setelah kita lebarkan harus ada pembuangan yang lebih lebar lagi, salah satunya itu di lahan KS,” jelasnya.
Sementara Kepala Seksi Preservasi pada Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Banten, Okto Ferry Silitonga mengatakan pelebaran gorong-gorong tersebut khusus dilakukan pihaknya untuk pada titik lokasi yang termasuk di ruas jalan nasional.
“Bantuan itu nantinya berbentuk box culvert yang dimensinya lebih besar dari yang sekarang. Perhitungan hidrolik kita itu mampu untuk menyalurkan air banjir yang deras. Kita hanya menangani di kawasan jalan nasional saja, untuk air yang dari lingkungan masyarakat. Jadi kita tidak bisa menangani yang ada di PT KS,” ujarnya. (dev/red)
