SERANG – Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten memastikan upaya penanganan stunting atau penyakit kekurangan gizi kronis pada anak masih terus berjalan.
Kepala DP3AKKB Provinsi Banten, Sitti Ma’ani Nina memaparkan, berdasarkan data e-Dasawisma yang bersumber dari data e-PPBGM dan data penanganan stunting per 14 September 2023, jumlah anak stunting di Banten mencapai 29.794 anak, dengan rincian yang sudah tertangani sebanyak 19.045 dan yang belum tertangani sebanyak 10.749.
“Secara database anak, per Februari 2023 jumlah anak stunting di Banten sebanyak 29.794 orang dengan rincian 17.146 laki-laki dan 12.648 perempuan, dengan prevalensi mencapai 20 persen. Sedangkan yang belum tertangani sebanyak 10.749, dan yang sudah tertangani sebanyak 19.045. Untuk estimasi prevalensi stunting sebesar 12,63 persen,” terang Nina, Sabtu (16/9/2023).
Dikatakan Nina, berdasarkan pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2022, dari 1.841.637 keluarga di Banten terdapat 532.580 atau 28,93 persen keluarga berisiko stunting. Lalu 63.700 atau 3,46 persen keluarga tidak mempunyai sumber air minum layak dan 240.402 atau 13,05 persen keluarga tidak mempunyai jamban.
“Data ini tersebar di delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten,” kata Nina.
Nina mengungkapkan, dalam penanganan stunting di Banten, Pemprov Banten telah menganggarkan dana sebesar Rp 1,241 triliun yang tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sedangkan untuk rincian realisasi anggaran penanganan dibagi menjadi empat kategori yaitu, realisasi intervensi sensitif mencapai 69,52 persen, realisasi anggaran intervensi spesifik mencapai 20,52 persen. Realisasi anggaran koordinasi, publikasi dan monitoring evaluasi (monev) 2 persen dan 7 persen anggaran belum terpakai dan akan digunakan untuk kegiatan selanjutnya.
Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Mahdani mendorong pemanfaatan data sebagai basis strategi penanganan stunting.
“Tentunya, pencapaian target pencegahan dan percepatan penurunan stunting memerlukan sinergi seluruh pihak baik dari sisi kebijakan, perencanaan dan implementasinya. Salah satunya dengan strategi pemanfaatan data,” kata Mahdani.
Diketahui, berdasarkan SSGI 2022, Provinsi Banten menjadi salah satu daerah yang memiliki jumlah balita stunting yang cukup tinggi yaitu 20 persen. Sementara target prevalensi stunting ditarget mencapai 14 persen pada 2024.
“Dalam rangka pengambilan kebijakan yang tepat untuk penurunan stunting, maka diperlukan basis data yang tidak hanya saja akurat tetapi juga dalam proses yang cepat dan efisien. Data tersebut juga bisa didapat dengan memanfaatkan teknologi informasi yang telah tersedia,” papar Mahdani.
Mahdani menerangkan, saat ini terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penurunan stunting di Banten, yaitu data SSGI dan E-PPBGM.
“Kedua data itu digunakan untuk kepentingan yang berbeda, untuk SSGI digunakan dalam pengambilan kebijakan penurunan stunting secara makro, sedangkan data E-PPBGM dipakai secara langsung operasional di lapangan dalam intervensi. Dan yang pasti kedua data itu telah dilakukan sinkronisasi, agar tidak timbul persoalan yang signifikan,” terangnya. (Mir/Red)
