PANDEGLANG – Bupati Pandeglang, Irna Narulita menilai, anggaran yang akan dikeluarkan oleh Pemkab Pandeglang untuk pembelian sepeda listrik sebesar Rp38 Miliar untuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) se-Kabupaten Pandeglang sangat kecil jika dibandingkan dengan pengabdian mereka selama ini.
Kata Irna, penghargaan bagi RT/RW tidak bisa diberikan setiap tahun. Oleh karena itu, jika ada kesempatan untuk memberikan hadiah maka Pemkab Pandeglang perlu memberikannya. Ia juga mengaku bahwa pembelian sepeda listrik ini murni untuk kepentingan rakyat dan tidak ada sama sekali untuk kepentingan pribadinya.
“Rp38 miliar kecil bagi saya kalau bisa Rp100 miliar kasih dong buat simpul-simpul kami. Bingung amat Rp38 miliar, mereka tiap hari bantu kita, yang sakit ketuk rumah RT, mau nganter yang sakit punya motor kaga, boro-boro punya, jangan mikirin,” jelasnya.
Menurutnya, simpul lain yang harus juga diberikan apresiasi dari pemerintah daerah bukan hanya RT/RW melainkan ada beberapa simpul seperti ibu-ibu kader, Linmas dan guru mengaji karena mereka dianggap telah berjasa membantu roda pemerintahan selama ini.
“Kata Linmas kami tidak diperhatikan seragam aja kami ga dikasih Ampe begini. Apa penghargaan untuk alim ulama dan guru ngaji yang punya majlis taklim, kami kasih sound sistem. Kader juga masa engga dikasih handphone untuk koordinasi dengan bidan, untuk koordinasi dengan kepala puskemas karena kalau gaji kami tidak bisa, tiap tahun kami ngasih kaya gini kami tidak bisa engga ada. Kalau satu saat kita harus apresiasi ya kita apresiasi, enggak ada itu kepentingan bupati,” terangnya.
Irna dengan tegas mengatakan bahwa selama ini ada kepentingan yang dianggap lebih menjadi pemborosan jika dibandingkan dengan pembelian sepeda listrik. Namun saat ditanya wilayah mana yang dianggap pemborosan dirinya enggan untuk berkomentar.
“Kalau mau dibandingkan pengeluaran cek dong yang mana yang lebih boros, kalau bupati kan engga masuk kantong bupati sendiri. Kamu cek dong yang lebih boros yang mana, kami engga ganggu anggaran legislatif ko, anggaran yang ada kami kelola sendiri kalau anggaran legislatif tetap full. Ini kepentingan kebutuhan APBD ini bukan punya legislatif, bukan juga punya eksekutif tapi punya kita berdua yang tujuannya untuk kepentingan rakyat,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, rapat paripurna yang digelar DPRD bersama Bupati Pandeglang tentang penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) Tahun Anggaran 2023 meloloskan rencana pembelian sepeda listrik senilai Rp38 Miliar.
Rencana tersebut lolos setelah beberapa fraksi mengadakan adu voting antara fraksi yang setuju dengan pembelian sepeda listrik dan fraksi yang tidak setuju. Setelah dilakukan voting, banyak fraksi yang menyetujui rencana tersebut dan akhirnya diputuskan masuk dalam rencana anggaran tahun 2023 mendatang.
Adapun fraksi yang menolak pengadaan sepeda listrik untuk RT/RW di antaranya, Fraksi Golkar, Gerindra, PKB dan Fraksi PPP. Sedangkan fraksi yang menyetujui untuk pengadaan sepeda listrik tersebut di antaranya, Fraksi Demokrat, PKS, PDIP, NasDem-Perindo dan Fraksi PAN-PBB.
(Med/Red)
